Minyak Goreng

Tanjung Selor, Aktual.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong pemerintah daerah untuk membangun pabrik minyak goreng, mengingat luas perkebunan sawit di provinsi termuda itu mencapai 204.000 Ha.

“Kita sebagai daerah penghasil kelapa sawit, sudah saatnya mampu memproduksi turunannya. Pabrik minyak goreng adalah solusi jangka panjang,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltara Achmad Usman, Rabu (23/3).

Menurutnya, upaya hilirisasi itu dapat dimulai sejak sekarang, agar kelangkaan tidak terjadi di daerah produsen sawit seperti Kaltara.

“Kedua, Kaltara dekat IKN (Ibu Kota Negara) di Kaltim, berpeluang besar jadi penyangga dan pemasok kebutuhan ke sana,” ujarnya.

Menurutnya, ada dua skema yang dapat dilakukan untuk melakukan hilirisasi kelapa sawit menjadi produk minyak goreng.

“Pertama, skema investasi murni, yaitu mengundang investor membangun perusahaan penyulingan minyak sawit,” ujarnya.

Skema kedua, pabrik minyak goreng dibangun oleh pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ataupun Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

“Bisa Perumda yang artinya penyertaan modal murni dari pemerintah daerah, atau Perseroda yang bisa kolaborasi modal dengan swasta,” jelasnya.

Dari dua opsi itu, menurutnya BUMD Perseroda yang paling prospek.

“Sebab Pemda bisa membuka ruang untuk banyak pihak berkontribusi dalam upaya pemenuhan minyak goreng. Adanya BUMD juga berpeluang menambah pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.

Hal itu pun menurutnya, sejalan dengan salah satu tema pembangunan Provinsi Kaltara yaitu pengembangan industri dan peningkatan nilai tambah produk industri berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara pada 2020, luas areal perkebunan kelapa sawit 204 ribu hektare.

Rincinya, 37,3 hektare perkebunan rakyat dan 166,7 ribu hektare perusahaan perkebunan.

Adapun produk crude palm oil (CPO) mengalami kenaikan 69,63 persen atau 219,1 ribu ton dari 314,6 ribu ton di tahun 2019 menjadi 533,7 ribu ton pada tahun 2020.

(Nurman Abdul Rahman)