Jakarta, aktual.com – Forum Umat Islam dan Gerakan Jaga Indonesia demonstrasi di depan gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3) siang.
Kedua massa dari dua kubu yang saling berseberangan melakukan aksi di depan kantor KPU usai Shalat Jumat.
Para demonstran dari kedua kubu mulai mengalir sejak pagi di sekitar kawasan di dekat KPU.
Aksi apel siaga Forum Umat Islam dimulai dengan melakukan “longmarch” dari Masjid Sunda Kelapa usai Shalat Jumat. Masjid yang dibangun sejak 1960 tersebut menjadi titik kumpul bagi massa yang akan mengikuti apel siaga FUI.
Aksi massa ini menuntut KPU untuk dapat menyelenggarakan pemilu bersih, jujur, adil tanpa kecurangan.
Sementara Gerakan Jaga Indonesia, juga akan berdemo di Gedung KPU sebagai respon terhadap aksi massa FUI tersebut. Gerakan Jaga Indonesia menilai aksi FUI melakukan intimidasi terhadap lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
“Dalam rangka merah putihkan Jabodetabek, pada aksi hari ini itu mebolak intimidasi kepada KPU,” ujar narahubung Gerakan Jaga Indonesia, Ronald, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat.
Gerakan Jaga Indonesia memulai aksinya dengan pemasangan 500 bendera merah putih di sepanjang jalan Diponegoro.
Akibat aksi massa tersebut, arus lalu lintas menuju ke arah Masjid Agung Sunda Kelapa mengalami kemacetan sejak pagi.
Masjid Agung Sunda Kelapa ini menjadi titik kumpul massa sebelum bergerak menuju kantor KPU usai melaksanakan Shalat Jumat.
Adapun arus lalu lintas yang tersendat terjadi di Jalan Ki Mangunsarkono, Jalan Madiun, Jalan Taman Sunda Kelapa, Subang, Jalan Cimahi, hingga Jalan Dr Kusuma Atmaja sejak pukul 10.00 hingga 11.20 WIB.
Tersendatnya arus lalu lintas disebabkan oleh banyaknya kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir depan halaman masjid dan memakan sebagian badan jalan. Terlihat aparat kepolisian pun mengatur arus lalu lintas dan belum dilakukan pengalihan arus.
Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan mengatakan telah disiagakan 4.039 personel gabungan dari TNI, polisi, dan institusi pemerintah.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Zaenal Arifin
