Presiden Joko Widodo (kiri atas) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan atas) memimpin sidang kabinet paripurna pasca perombakan Kabinet Kerja Jilid II di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas soal Pagu Anggaran dan RAPBN tahun 2017 serta isu-isu strategis lainnya seperti terorisme, penculikan WNI di Filipina dan pemberantasan narkoba. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Titiek Soeharto menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

“Yang jadi pertanyaan, katanya mau swasembada dalam 3 tahun tapi belum terealisasi. Yang katanya tidak mau import tapi ternyata import makin banyak,” ujar Titiek di Jakarta, Kamis (20/10).

Selain itu, lanjutnya, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi juga masih banyak kelemahan terutama terkait pola koordinasi penggunaan anggaran pada setiap lembaga. Menurut Titiek, yang harus dimaksimalkan diantaranya koordinasi antara aparat dan kementerian supaya tidak banyak anggaran yang bocor.

“Karena selama ini ketika anggaran sudah diberikan, realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan yang begitu besar,” ungkap putri Presiden Soeharto ini.

Menyinggung pola koordinasi seperti apa yang mesti dilakukan pemerintahan Jokowi, Titiek menegaskan bahwa kabinet harus memiliki menteri koordinator yang kuat.

“Diantaranya Jokowi perlu punya menko yang kuat untuk mengkoordinasi bidang-bidangnya itu. Jangan presiden yang turun langsung ngurusin hal-hal kecil, korupsi Rp10 juta diurusin tapi yang triliunan didiemin,” pungkas Wakil ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar itu.

 

*Nailin

()

()