Jakarta, Aktual.com — Kebijakan Ekonomi Pancasila adalah penopang perekonomian Nasional. Butuh dukungan konsep dan riil agar berkontribusi nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut mengemuka di hari pertama acara ‘Curah Gagasan Ekonomi Pancasila’ di Yogyakarta, Senin (27/9).

Sebagai pemberi sambutan kunci, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan jasa Prof. Dr. Mubyarto sebagai penggagas konsep Ekonomi Pancasila. Sayangnya, waktu berjalan, hanya sedikit cendekiawan yang peduli dengan Ekonomi Pancasila.
“Minimnya respons terutama dari cendekiawan kampus. Artinya Pancasila cukup disyukuri sebagai simbol mati di menara gading sehingga tak pernah menyentuh kepentingan rakyat,” ujar Sri Sultan.
Secara khusus, dia berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mampu menguatkan gagasan Ekonomi Pancasila berupa riset aksi. Sesuai amanah dan perjuangan Bung Karno.
“Sebagai penghormatan dan tanggung jawab bangsa, mari kita melanjutkan tongkat estafet Bung Karno. Mengibarkan bendera ekonomi merdeka,” tandas Gubernur.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi merespons permintaan Sri Sultan. BPIP akan membuat “Gotong Royong: Jurnal Ekonomi Pancasila” yang untuk pertama kalinya berasal dari pikiran-pikiran jernih dari ‘Curah Gagasan Ekonomi Pancasila’. “Akan menjadi acuan, rekomendasi terhadap Presidem dan lembaga negara,” cetus Yudian.
Selain itu, BPIP juga akan menyekolahkan S2 konsentrasi “Ekonomi Pancasila” bagi beberapa pegawainya melalui bentuk kerjasama dengan UGM. “Kami mengawali menguliahkan dari internal sendiri. Lalu berlanjut riset aksi,” tandas Yudian.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan koperasi sebagai kelembagaan paling tepat dalam gagasan Ekonomi Pancasila. “Keunggulan koperasi membangun kepedulian bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” cetusnya.
Sayangnya, Teten mengungkapkan, partisipasi warga untuk menjadi anggota koperasi masih rendah yakni 9,8 persen, di bawah rata-rata dunia 16,3 persen. Kualitas koperasi juga jadi tantangan tersendiri, secara nasional hanya 30,5 persen yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).
Sementara itu, Deputi Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto berharap acara ini bisa berbuah karya ilmiah, lreferensi keilmuan dan acuan kertas kebijakan.
Acara ‘Curah Gagasan Ekonomi Pancasila’ yang diinisiasi BPIP ini digelar dua hari secara luring dan daring (27-28/9). Diikuti pula oleh sejumlah ekonom, guru besar, peneliti, dan akademisi dari universitas-universitas di tanah air. (Antara)
(As'ad Syamsul Abidin)