Jakarta, Aktual.co — Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan jika program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun ini adalah modifikasi dari program jaminan sosial Presiden RI ke VI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu menyusul anggaran fiskal yang digunakan berasal dari pos anggran APBN Perubahan milik Presiden SBY yang sudah disetujui oleh DPR.

“Karena tidak mungkin menunggu pada fiskal atau anggaran yang dibuat langsung oleh Jokowi sehingga yang bersangkutan menggunakan peta-peta yang sudah ada oleh SBY dalam persetujuannya dengan DPR lalu untuk kemudian di modifikasi,” ucap Eva dalam acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11).

“Sehingga diistilahkan menggunakan kebijakan yang lama,” tambahnya.

Lebih lanjut, juru bicara PDI Perjuangan itu menjelaskan, jika dalam pelaksanaannya ada sejumlah perbedaan antara kartu jaminan sosial di era SBY dengan Presiden Jokowi, dengan pemanfaatan yang lebih luas.

Pasalnya, sambung dia, dari penggunaan dana APBNP 2014 itu, baru mencakup 4,4 Juta jiwa penduduk yang masuk dalam kategori mendapatkan kartu sakti.

“Nantinya ditargetkan 16 juta kalau APBN sudah dalam kontrol Jokowi kemanfaatannya akan diperluas. Kalau dulu para tunawisma, bayi yang baru lahir belum mendapatkan manfaatnya seadanya, karena (APBNP) SBY hanya bisa memberikan kepada 4,4 juta jiwa nanti 2015 akan diperluas, tunawisma, penghuni panti jompo, anak baru lahir jadi diperluas, siapa yang menerima manfaatnya dan berapanya diperluasnya di 2015,” papar dia.

“Ini tranformasi misalkan KIP adalah modifikasi dari BSM yang sudah dilakukan administrasi sekarang, tapi jangan lupa bahwa ini merupakan pelaksanaan UU SJSN 2004 lalu disusun BPJS produk DPR 2011. KIS merupakan penyempurnaan JKN,” tandasnya.

(Novrizal Sikumbang)

(Eka)