Rini Soemarno

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan segera ada pembicaraan mengenai status dari Menteri BUMN Rini Soemarno, yang sudah selama dua tahun ini tidak bisa menghadiri setiap rapat kerja bersama DPR RI, khususnya komisi VI DPR RI.

Hal itu terkait dengan kesulitannya pengawasan yang dilakukan Komisi VI DPR terlebih dalam membahas permasalahan gagasan krusial, seperti wacana holdingisasi terhadap BUMN.

“Kalau misalkan nanti ada perombakan kabinet, kita akan lihat, karena waktu itu kan usulan dari Pansus Pelindo II yang sekarang ini sudah 2 tahun usia usulan tersebut dan tidak ada realisasi dan sementara itu di komisi VI juga ada surat untuk melakukan review terhadap apa yang diusulkan,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/11).

“Jadi sudah saatnya nanti harus ada satu pertemuan antara komisi VI dan Pansus Pelindo II untuk memutuskan soal kehadiran dari Menteri BUMN, karena ini terkait dengan tugas pengawasan dan lain lain,” tambahnya.

Menurut Fadli, pertemuan antara Komisi VI dengan Pansus Pelindo terhadap status Rini Soemarno apakah akan dicabut atau tidak akan kemudian dibawa dalam rapat Bamus.

“Iya saya kira tentu dengan pimpinan dibawa juga ke Bamus nantinya, dan juga bisa kita putuskan kembali di Paripurna,” pungkas politikus Gerindra itu.

 

Novrijal Sikumbang

(Novrizal Sikumbang)

()