Jakarta, Aktual.co —Front Pembela Islam terus menyuarakan penolakan terhadap naiknya posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI pasca mundurnya Joko Widodo.
Ketua Umum FPI Habib Muhsin Al-Attas mengatakan, berdasarkan Pancasila dan UUD 45, maka mereka sebagai warga  punya hak untuk memilih dan menentukan pemimpinnya. 
“Kita tetap konsisten untuk menolak Ahok karena kita memegang ideologi pancasila,” ujarnya, saat dihubungi Aktual.co, di Jakarta, Kamis (16/10).
Dijelaskannya lebih lanjut, alasan FPI menolak Ahok karena non muslim itu tidak bisa dikatakan mengandung unsur SARA. Dia menyontohkan di Bali, di mana pimpinan di sana dipastikan memiliki agama yang sama dengan mayoritas agama yang dianut warganya.
“Di Papua juga sama, di sana dipimpin bukan dari muslim tetapi dari non muslim karena di sana yang mempunyai kekuasaan adalah yang mayoritas non muslim. Jadi ini bukan SARA,” ujarnya. 
Selain alasan itu, kata Muhsin, FPI menuding permainan Ahok sudah terbaca untuk memasukkan pihak asing dan para mafia yang akan menyengsarakan rakyat kecil di Jakarta.
“Ahok itu mafia Naga, mafia naga itu mafia properti, di mana nantinya masyarakat akan dirampas tanahnya dan akan dibuat sengsara oleh mereka. Ditambah lagi dengan pihak-pihak asing yang berada di belakangnya,” tudingnya.
Terkait upaya menolak Ahok, kata Muhsin, besok sejumlah massa dari FPI, Forum Umat Islam(FUI), Forum Betawi Bersatu (FBB), dan Forum Betawi Rempug (FBR) akan kembali melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, usai sholat Jumat.

()