Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai banyaknya keisitimewaan yang diberikan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia, mengindikasikan negara tidak mempunyai pengaruh besar dalam mengelola bangsa.

Hal itu menyusul kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Sudirman Said untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia, tanpa keharusan Freeport menyetor uang jaminan pembangunan smelter sebesar USD530 Juta dan penambahan bea keluar ekspor sebesar 5 persen yang kemungkinan tidak dipenuhi oleh Freeport.

“Saya kira ini harus dijelaskan oleh menteri terkait (Sudirman Said) apakah sebuah perusahaan itu bisa lebih besar pengaruhnya ketimbang negara?” kata Fadli, di Ruang Pustakaloka, Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2).

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menabrak aturan yang dibuat dengan alasan apapun, terlebih menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Kita seharusnya menegakan aturan yang kita buat sendiri, tidak boleh aturan dilanggar karena hal-hal yang lain,” ujar dia.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini tak mau terburu-buru menyimpulkan apakah kesalahan terletak di level presiden atau menteri.

“Ya itu bisa nanti kita lihat dulu, apakah kesalahan ini di level menteri atau presiden.”

(Novrizal Sikumbang)

()