Jakarta, Aktual.co — Mekanisme pemilihan Dirjen Pajak yang akan menggunakan sistem lelang jabatan dinilai tidak pas. Pasalnya, sistem tersebut rentan tidak objektif dan sarat kepentingan.
Demikian dikatakan Fuad Bawazier mantan Menteri Keuangan itu ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (26/11) malam.
“Lelang itu tidak objektif, itu kan pemilihan sesaat, lelang biasanya ada menang dan kalah. Untung dan rugi,” kata dia.
Mantan Ketua DPP Partai Hanura menambahkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) merupakan jabatan penting, sehingga tak perlu dilelang, kalau dilelang kesannya sangat komersil.
“Ini jabatan penting, amanat kok dilelang, itu sangat neolib dan sangat komersil,” ungkap dia.
Ia pun mengatkan, jika proses lelang jabatan dirjen pajak merupakan sebuah alat untuk lempar tanggung jawab dari atasan kepada bawahannya. Sebab, dirinya menduga, ketika dirjen pajak dari hasil lelang itu melakukan kesalahan akan sangat mudah menyalahkan panitia seleksi (Pansel). Sehingga, harus penanggung jawab dirjen pajak adalah Kementerian Keuangan.
“Nanti akan terjadi saling lempar tanggung jawab, dan saling menyalahkan antara presiden, menteri dan panitia seleksi (pansel),” pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Mangasa Sipahutar mengatakan bahwa lelang jabatan pada Dirjen Pajak ini sama esensinya seperti lowongan pekerjaan. Namun karena badan yang mengadakannya adalah Direktorat Jenderal Pajak, maka ini menjadi sangat luar biasa.
“Saya merasa tidak ada bedanya antara lelang jabatan Dirjen Pajak ini dengan lowongan pekerjaan. Sama-sama mencari posisi yang kosong. Namun karena yang mengadakan adalah Ditjen Pajak, ini yang menjadi perhatian banyak kalangan,” ujar Mangasa di Warung Daun Cikini, Jakarta, Minggu (23/11).
Lebih lanjut dikatakan Mangasa, yang harus mendapat perhatian khusus dalam lelang jabatan ini adalah panselnasnya. Sebab anggota panselnas harus orang yang berkompetensi tinggi dan jauh dari kepentingan politik.

(Novrizal Sikumbang)

()