Jakarta, Aktual.com — Ketua DPD RI, Irman Gusman menyayangkan kegaduhan kembali terjadi dalam kabinet kerja Jokowi-JK.

Irman mengaku menghargai adanya silang pendapat antara para menteri. Namun, menurut dia, hendaknya perdebatan itu diselesaikan dalam internal kabinet tak perlu sampai merebak ke muka publik.

“Kita hargai dialog yang muncul untuk capai sebuah kebijakan. Tapi dalam sistem pemerintahan presidensial, perdebatan itu diinternal, dikabinet atau parlemen. Tapi keluarnya harus satu. Itu yang harus dipahami,” ujar Irman di gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3).

Lebih lanjut, Irman enggan berkomentar soal perdebatan tersebut bisa berujung reshuffle kabinet. Namun, ia menyarankan, kedepan ada juru bicara yang bisa menyampaikan suatu kesimpulan rapat. Kalaupun ada perdebatan, kata dia, bisa disampaikan melalui rapat kerja dengan DPR maupun DPD. Bukan “berkicau” di sosial media.

“Kedepan, harus ada sebuah jubir atau sekaliber menteri sampaikan apapun keputusan kabinet. Mau sesneg, seskab atau jubir, harus ada satu yang ditunjuk sampaikan hasil sidang. Kalau perdebatan ingin dilanjutkan, itu di DPR dan DPD melalui raker. Apalagi hal yang mengatasnamakan rakyat. Itu mekanisme yang dilaksanakan,” jelasnya

“Kalau perdebatan diantara menteri, itu kurangi wibawa pemerintah,” ungkapnya

Bahkan, lanjutnya, presiden sebenarnya sudah menyampaikan ketegasannya agar menteri tak buat gaduh. Tapi, masih saja menteri berulah lagi membuat kegaduhan hingga ke sosial media. Irman berharap perdebatan antar menteri bisa segera terselesaikan.

“Kita tidak bisa bilang ini kelemahan. Barangkali sebagai manusia terjebak dalam situasi sosmed. Itu manusiawi. Tapi alangkah eloknya diselesaikan internal di parlemen. Di sosmed kan hal-hal informal,”

“Mudah-mudahan diantara perdebatan ini hasilkan yang berkualitas. Rakyat menginginkan ‎hasil bukan perdebatannya,” tandas Irman.

Artikel ini ditulis oleh: