Jakarta, Aktual.com – Keputusan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga gas industri tertentu dan PLN sebesar enam dolar AS per MMBTU di pembangkit tenaga listrik (plant gate) dinilai bakal menyurutkan perluasan pemanfaatan gas bumi.

“Kebijakan harga gas yang jauh dari tingkat keekonomian proyek akan membuat pembangunan infrastruktur gas bumi semakin sulit. Jika harga gas diatur sedemikian rendah dan tidak memberi ruang bagi perusahaan niaga untuk mendapatkan keuntungan yang layak, jangan berharap terlalu banyak terhadap optimalisasi gas bumi. Dengan biaya dan risiko yang besar, perusahaan niaga tentu akan membatasi ekspansi pembangunan infrastruktur gas bumi,” kata Pengamat Energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro di Jakaarta, Kamis (16/4).

Menurutnya, gas bumi Indonesia memiliki karakteristik yakni sumber gas sebagian besar berada di wilayah Indonesia bagian timur. Sementara konsumsi gas terbesar berada di Indonesia bagian barat. Dalam situasi inilah, infrastruktur menjadi kunci dalam mengoptimalkan sumber daya alam nasional ini untuk kepentingan domestik.

“Besarnya cadangan gas bumi yang saat ini ada di Indonesia tak berarti tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Harusnya pemerintah fokus membangun infrastruktur ini jika tak ingin terbebani impor BBM yang semakin besar,” ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah target kinerja jangka panjang terkait optimalisasi gas bumi. Sebagai contoh dalam rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Indonesia 2016-2030 Kementerian ESDM menargetkan pipa dengan akses terbuka (open acces) bertambah menjadi 9.992 km atau bertambah 5.695 km dibandingkan tahun 2016. Kemudian pipa hilir ditargetkan bertambah 1.140,70 kilometer (km) menjadi 6.301. Total panjang pipa gas bumi di Indonesia mencapai 16.364 km dari posisi tahun 2016 sepanjang 9.528,18 km.

Namun, Komaidi menilai pemerintah akan sulit mewujudkan target ambisius itu. Apalagi harga gas bumi yang diputuskan pemerintah menjadikan energi ini semakin tidak menarik sebagai instrumen investasi.

Kemudian, jika mengandalkan pengembangan infrastruktur gas bumi kepada Perusahaan Gas Negara (PGN) juga berat karena kemampuannya untuk membangun infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Terbukti margin laba bersih (net profit margin) PGN selama periode 2015-2019 turun rata-rata 40 persen setahun.

“PGN yang didukung pemerintah saja makin kedodoran untuk membangun infrastruktur. Dengan harga gas yang semakin tidak menarik, siapa yang mau bangun infrastruktur gas bumi. Tidak ada pebisnis yang mau rugi, apalagi investor,” tegas Komaidi.

Komaidi mengatakan, dengan kebijakan pemerintah yang seringkali berubah dan politis, ketahanan energi nasional menjadi taruhan. Yang terdekat adalah realisasi target bauran energi pembangkit listrik yang telah diputuskan, yakni bauran gas bumi ditargetkan mencapai 22,2 persen.

Untuk mencapai target itu, kata Komaidi, dibutuhkan pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi agar mampu menjangkau wilayah-wilayah baru. “Dengan iklim bisnis yang tidak kondusif seperti saat ini, sektor gas bumi beserta pembangunan infrastrukturnya akan mengalami stagnasi. Apalagi wabah COVID-19 yang datang tiba-tiba telah merontokkan hampir semua aktivitas ekonomi kita,” kata Komaidi.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa sebelumnya menyebut, pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2012 – 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700 K/11/MEM/2012, terdapat 18 jalur pengembangan pipa gas bumi. Namun dari 18 proyek jalur pipa gas yang bakal dibangun itu baru tiga jalur yang berhasil di lelang. Ketiganya yaitu Kalimantan-Jawa Tahap II (Kalija II), Duri-Dumai dan Grissik-Palembang.

(Eka)