Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar memprioritaskan penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) kepada menteri kabinet kerja Jokowi.
Demikian disampaikan salah satu aktivis Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad dalam konfrensi persnya, usai bertemu dengan pimpinan KPK, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/11).
“Kalau ini bisa diprioritaskan, maka dampaknya akan sangat besar untuk menimalisir kemungkinan terjadinya korupsi dikemudian hari,” ucap dia.
Tidak hanya itu, sambung dia, KPK pun juga diminta turut proaktif terlibat dalam seleksi pimpian direksi maupun komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang disinyalir adanya niat jahat untuk menempatkan orang-orang yang dapat membuat BUMN tidak jauh beda dengan pemerintahan sebelumnya.
“Kita minta KPK secara proaktif untuk terlibat dalam seleksi direksi dan komisaris BUMN, agar BUMN kita tidak lagi menjadi sapi perah dari praktek-praktek selama ini terjadi membuka peluang korupsi,” ucap dia. (Baca: Catatan Merah Menteri, KPK Terkena “Operasi”)
“Kalau BUMN kita sehat maka akan mudah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. KPK mengatakan berdasarkan UU yang ada mereka akan menargetkan siapapun dari pejabat publik yang potensial menyalahgunakan kekuasaannya. Itu komitmen dari KPK,” tandasnya.
Seperti marak diberitakan media, meski sejumlah nama calon menteri Presiden Jokowi diberi tanda peringatan keras oleh KPK melalui kode merah dan kuning. Akan tetapi, Presiden dinilai tetap mengakomodir nama yang terkena tanda merah sebagai menteri.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
