Lewat surat, Kementerian Dalam Negeri dibawah komando Tjahjo Kumolo disebut telah “menodong” kepala daerah untuk membantu korban gempa di NTB
Surat berisi meminta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia membantu penanganan bencana gempa di NTB lewat sisa lebih (silpa) APBD masing-masing daerah.
Surat tersebut dikeluarkan di Jakarta, Senin 20 Agustus dan ditandatangani oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Dari salinan surat dalam bentuk elektronik yang diterima Aktual.com, Selasa (21/8), ada dua surat yang diteken Tjahjo.
Pertama surat nomor 977/6131/SJ yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia. Kemudian surat bernomor 977/977/6132/SJ ditujukan untuk Bupati dan Wali Kota. Isi surat sama, yakni meminta gubernur, bupati, dan wali kota memberi bantuan keuangan kepada Pemprov NTB akibat bencana gempa yang terus melanda wilayah NTB.
Dalam surat itu, Tjahjo menggunakan dasar hukum pemberian bantuan yaitu Pasal 28 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 162 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selanjutnya Pasal 47 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, serta butir V.21 Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
Dia meminta agar dana bantuan diambil dari saldo anggaran yang tersedia dalam silpa APBD tahun anggaran sebelumnya atau dengan menggeser belanja tak terduga. Selain itu, bisa dengan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dinilai kurang mendesak.
“Diharapkan kepada saudara dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Demikian untuk menjadi maklum,” tulis surat yang juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo.
Sekadar informasi, pemerintah pusat hingga kini tak kunjung menetapkan status bencana gempa yang terjadi di Lombok, NTB menjadi bencana nasional. (Wisnu)
[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.aktual.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FFanzine-230818_Gempa-Lombok-dan-%E2%80%9CSikap-Acuh%E2%80%9D-Pemerintah.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]