Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Eddy Prabowo mengaku tidak heran bila adanya tudingan mengenai intervensi pemerintah (istana) terhadap sikap partai persatuan dan pembangunan (PPP) mendukung terdakwa penista agama di Pilkada DKI putaran kedua ini.
Hal itu menanggapi adanya dugaan intervensi pemerintah (Istana) mengancam melakukan kriminalisasi bila tidak sependapat dengan pilihan penguasa.
“Dari awal ketika putaran pertama sudah melihat keberpihakan pemerintah arah terlalu kuat kepada pasangan nomor urut dua dalam pandangan kami,” kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (29/3).
“Saya pun melihat diputarkan kedua akan semakin kuat intervensi (pemerintah) itu, terlebih kalau dilihat dari perhitungan suara pasangan nomor urut 3 cukup kuat dan yakin menang, tentu pihak penguasa tidak ingin tinggal diam dan pingin menang,” tambah dia.
Ia pun menilai bila dalam pengambilan sikap PPP yang merupakan partai berbasis Islam akhirnya mendukung pasangan nomor urut dua Basuki Tjahja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat menjadi salah satu ekses dari dugaan intervensi Istana.
” Itu ekses yang muncul salah satunya itu, tentunya kembali menjadi putusan internal masing karena ada mekanismenya. Tetapi sya berharap tidak ada intervensi kriminalisasi hukum terhadap suatu partai yang sudah aturannya,” ujar dia.
“Dan pemerintah tdk usah ikut mengintervensi lebih baik mengurusi urusan yg lebih besar, biarkan poltik berjlan sesuai dengan aturan yg sudah ada,” tandas ketua komisi IV DPR RI itu.
Laporan: Novrizal Sikumbang
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
Editor: Andy Abdul Hamid
