Jakarta, Aktual.co — Polemik kartu sakti Presiden Jokowi diharapkan tidak menimbulkan kesulitan penggunaannya oleh masyarakat, terutama terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS).
DPR khawatir jika pemerintah grasak grusuk karena lebih mengedepankan pencitraan dalam mewujudkan janji kampanyenya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
“Misalnya masyarakat pemegang kartu sakti atau KIS itu malah tidak mendapat pelayanan seluruh penyakit dan hrs membayar lagi serta kualitas Obat2an yg buruk,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (13/11).
“DPR juga khawatir Pembayaran yang tidak lancar (karena belum dianggarkan dalam APBN), dapat menyebabkan Rumah Sakit bangkrut dan dokter yang dibayar tidak wajar,” kata dia.
Wakil bendahara umum DPP Partai Golkar itu juga mengatakan, selain menyoroti pelaksanaan KIS, DPR khususnya Fraksi Partai Golkar juga akan menggagas untuk merevisi UU BPJS.
“Dalam praktiknya (UU BPJS) cenderung menjadi alat kapitalis yang hanya mengeruk modal murah dari masyarakat, namun sangat jauh dari melayani masyarakat,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
