TOPSHOT - An aerial view shows the earthquake and tsunami devasted neighbourhood in Palu, Indonesia's Central Sulawesi on October 1, 2018. - The death toll from the Indonesian quake-tsunami nearly doubled to 832 but was expected to rise further after a disaster that has left the island of Sulawesi reeling. (Photo by JEWEL SAMAD / AFP)

Palu, Aktual.com – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola meminta semua pihak yang hendak membangun hunian sementara (huntara) untuk para korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi agar koordinasi dengan Satgas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Palu.

Saat dihubungi di Palu, Selasa, ia mengatakan bahwa Kementerian PUPR telah memiliki konsep dan perencanaan yang matang terkait pembangunan Huntara tersebut yang mempertimbangkan ketersediaan lahan dan keamanannya dari dampak bencana.

Menurut dia, semua calon lokasi Huntara yang akan diajukan pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala kepada Kementerian PUPR, akan dilakukan penelitian apakah tempat tersebut cukup aman dari dampak gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

Kementerian PUPR juga telah memiliki disain huntara yang cocok untuk daerah panas seperti Kota Palu, sehingga diharapkan semua pihak yang berniat membangun huntara bagi para korban akan menggunakan disain tersebut.

“Jadi saya sangat setuju kalau huntara-huntara tersebut dibangun secara terpadu pada lokasi-lokasi tertentu yang tidak terpencar-pencar dengan disain yang sama sehingga tidak terjadi kecemburuan,” ujarnya.

Menurut gubernur, beberapa pihak saat ini sudah mulai mendirikan Huntara dengan disain masing-masing dan lokasi yang ditetapkan sendiri-sendiri. Beberapa negara seperti Swiss dan Turki juga membantu tenda-tenda terpadu yang kini mulai dihuni para korban sebagai tempat pengungsian.

Sementara itu, Kepala Satgas Kementerian PUPR untuk rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa Palu-Sigi-Donggala, Arie Setiadi mengatakan bahwa semua lokasi yang dipilih oleh Kementerian PUPR untuk dibanguni huntara, juga terbuka untuk menampung huntara yang akan dibiayai pendiriannya oleh berbagai pihak yang ingin membantu para korban.

Konsep pembangunan Huntara yang ditetapkan Kementerian PUPR adalah setiap unit huntara terdiri atas 12 bilik berukuran 17,2 meter persegi, dimana setiap bilik dihuni oleh satu keluarga. Huntara ini berkonstruksi baja ringan, atap tenda dan dinding GRC, tahan digunakan sampai dua tahun.

Pembangunannya akan diatur dalam bentuk ‘cluster’ dimana setiap kluster terdiri atas 10 unit huntara. Di setiap unit akan disediakan masing-masing empat toilet, kamar mandi, dapur dan tempat cuci, sedangkan di setiap cluster disediakan satu sekolah PAUD, satu SD, tempat pembuangan sampah, lapangan terbuka untuk aktivitas masyarakat serta tempat parkir sepeda motor.

“Pekan ini kami sudah memulai pembangunan 1.200 huntara dan pekan depan sudah bisa didiami secara bertahap sesuai ketersediaan rumah. Seluruh huntara ini akan selesai dalam dua bulan ke depan,” ujar Arie, mantan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR tersebut.

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Teuku Wildan