Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk meninjau ulang wacana pembedaan tarif KRL untuk orang kaya dan orang miskin. Dirinya pun menilai wacana tersebut sulit diterapkan di lapangan dan berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL.
“KRL itu sudah jadi alat transportasi yang sangat digemari masyarakat, semua kalangan karena cepat, murah dan tentu efisien. Jadi janganlah dibeda-bedakan tarifnya (bagi pelanggan). Kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya (KRL),” kata politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis Jumat (30/12) kemarin.
Alih-alih ingin membedakan kelas penumpang, ungkapnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) justru semestinya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum. Sebab, menurutnya, mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Coba bayangkan kalau warga yang mampu, punya motor dan mobil pada enggan naik KRL, gimana macetnya jalan raya. Belum lagi polusi dan tentu angka kecelakaan lalu lintas. Justru seharusnya Kemenhub bersyukur masyarakat menyukai KRL,” sambungnya.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai subsidi tarif KRL selama ini tepat sasaran. Dirinya justru mendesak Kemenhub untuk meningkatkan fasilitas KRL daripada sibuk mengoreksi tarif. Menurutnya masyarakat pasti akan merespon positif apabila fasilitas setiap KRL serta sarana prasarananya semakin baik.
“Dilihat dari antusias warga pakai KRL setiap hari yang nyaris nggak pernah sepi, itu menunjukkan bahwa subsidi tarif KRL tepat sasaran. Jadi daripada bahas pembedaan tarif, lebih baik Kemenhub perbaiki fasilitas KRL, termasuk sarananya. Misalnya gerbong ditambah biar nggak terlalu berdesak. Juga misalnya menambah palang pintu di perlintasan KRL yang belum terpasang,” tutur dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Megel Jekson
