Beranda Khazanah Haedar Nashir: Indonesia Bukan Negara Sekuler Juga Bukan Negara Agama

Haedar Nashir: Indonesia Bukan Negara Sekuler Juga Bukan Negara Agama

Presiden Joko Widodo (kanan), Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir (kedua kanan) dan Pengurus PP Muhammadiyah saat menerima kunjungan Presiden Joko Widodo di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018). Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja antara lain Mensesneg Pratikno dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyerahkan hewan kurban berupa sapi kepada PP Muhammadiyah.  AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang berlangsung November lalu, berhasil melahirkan enam (6) isu strategis yang akan menjadi fokus Muhammadiyah periode 2022-2027. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, isu strategis adalah fenomena krusial yang sedang terjadi di masyarakat dan menuntut pemecahan masalah.

Salah satu isu strategis tersebut adalah problem rezimentasi agama. Dalam pengantar Dialektika Tvmu, Haedar menilai fenomena ini mulai terjadi dan harus dicegah.

“Kita melihat juga ada problem rezimentasi agama di mana agama secara bias, tendensius dan subjektif baik itu berbentuk paham atau golongan, ingin disenyawakan dengan negara lalu menjadi kekuatan negara. Ini bagi kami berlawanan dengan dasar konstruksi ide dan cita-cita Indonesia sebagai negara Pancasila,” ungkapnya pada Sabtu (10/12) lalu.

Haedar kemudian menjelaskan Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa yang harus senantiasa dijaga. Oleh Muhammadiyah, ikhtiar itu dinyatakan lewat dokumen resmi Darul Ahdi wa Syahadah.

“Semua bertemu di situ, negara (Indonesia) hasil kesepakatan bersama dan kita tidak boleh keluar dari situ termasuk bentuk negara. Indonesia bukan negara sekuler, maka jangan dibawa jadi negara sekuler dan Indonesia (Juga) bukan negara agama maka jangan dibawa menjadi negara agama,” jelasnya seperti dikutip dari situs Muhammadiyah.

“Negara agama itu bukan saja semata-mata kekhilafahan, itu jelas kita tolak. Atau negara berdasar agama tertentu, tapi juga menjadikan paham agama tertentu, mazhab tertentu, kekuatan agama tertentu itu mendominasi negara dan bersenyawa dengan negara lewat politik,” tambahnya.

Jika masalah ini dibiarkan berlarut dan terus terjadi, Haedar khawatir Indonesia tidak saja kehilangan Pancasila, tetapi juga bakal terjatuh ke dalam konflik horisontal seperti perang sipil yang pernah terjadi di Eropa.

“Nah ini akan ada problem besar jatidiri Indonesia sebagai negara Pancasila menjadi tereliminasi. Kedua, akan ada problem serius di mana akan ada pertentangan kelompok agama melawan kekuatan agama di balik negara itu. Atau di (khazanah) Islam ada istilah mihnah (ujian), ketika suatu mazhab berkuasa dan menghabisi mazhab lain yang tidak berkuasa. Ini tidak boleh terjadi ke depan dan menjadi perhatian kita ke depan,” tegasnya.

(Megel Jekson)