Denpasar, Aktual.co — Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) menuturkan jika komitmen Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK pada aspek hukum belum nampak. Sekretaris Jenderal (Sekjen) HAMI Bali, Valerian Libert Wangge,SH menuturkan, dipilihnya Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM tak membuat organisasi advokat muda itu memiliki kepercayaan tinggi terhadap pembenahan hukum dan HAM di Indonesia.

“Fokus hukum (di Kabinet Kerja Jokowi)komitmennya tidak tertangkap. Kami baru tahu saat diumumkan. Bagi kami tidak surprise. Kami tidak tahu siapa itu Yasonna dan tidak tahu jejak rekamnya. Tidak wow lah untuk kami,” kata Valerian di Denpasar, Selasa (28/10).

Padahal, kata dia, sejak awal HAMI menaruh harapan besar terhadap pemerintah baru dalam konteks penegakan hukum dan HAM. Menurutnya, banyak catatan serius pemerintah sebelumnya yang mesti diselesaikan dalam waktu cepat. “Sekarang kita tunggu siapa yang jadi Jaksa Agung,” katanya.

Pria yang akrab disapa Faris itu menilai bobot Kabinet Kerja Jokowi fokus pada dua hal, kemaritiman dan ekonomi. “Saya kira bobotnya fokus pada dua hal itu,” tegas mantan aktivis 98 itu.

Baginya, fokus arah penegakan hukum kepemimpinan Jokowi baru bisa terlihat kala Jaksa Agung sudah ditetapkan. “Siapa Jaksa Agung, baru ketahuan. Ada ekspektasi lebih dari publik terhadap sosok seperti Baharuddin Lopa kala menjabat Jaksa Agung, misalnya. Hal itu tidak kala Jokowi mengumumkan siapa Menkum HAM. Biasa saja,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC HAMI Kota Denpasar, Leonardo Agustino melihat yang patut diapresiasi dari Kabinet Kerja Jokowi adalah perspektif gender dan mengakomodasi anak-anak muda.

“Yang kami apresiasi adalah perspektif gendernya. Ada 8 menteri perempuan. Konsen kami terhadap kelompok rentan. Perempuan kelompok rentan. Juga ada semangat muda yang hadir di kabinet seperti Puan Maharani, Yuddy Chrisnandi dan Anies Baswedan. Biarlah mereka bekerja dulu,” katanya.

()