Jakarta, aktual.com – Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta, Haris Rusly Moti, menyoroti potensi intervensi geopolitik dalam situasi sosial dan politik di Indonesia. Menurutnya, kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memicu masuknya kepentingan asing.
“Menurut saya kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah Pemerintaahan Prabowo berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi ekskalatif,” kata Haris Rusly Moti, Kamis (20/2).
Beberapa kebijakan nasionalistik yang dimaksud mencakup keputusan bergabung dengan BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, kewajiban penempatan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri, serta upaya efisiensi dalam mengendalikan utang luar negeri dan mencegah kebocoran. Selain itu, program hilirisasi komoditi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional.
Haris menilai bahwa jika pada masa lalu kepentingan geopolitik masuk melalui lembaga donor kepada organisasi seperti LSM dan ormas, kini pola intervensi telah berubah.
“Saya melihat saat ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui social media dan open source,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa jiwa patriotik Presiden Prabowo tidak pernah mengarah pada politik adu domba. Menurutnya, praktik yang sebelumnya sering terjadi melalui influencer dan buzzer untuk membenturkan kelompok masyarakat kini tidak ditemukan dalam kepemimpinan Prabowo.
“Jika muncul protes dan kritik, saya yakin itu karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah. Menurut saya dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, namun membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya,” katanya.
Haris juga menilai bahwa bukan hanya mahasiswa dan masyarakat yang perlu memahami kebijakan ini, tetapi juga para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Oleh sebab itu, ia melihat adanya keanehan dalam gerakan mahasiswa yang justru mengkritik kebijakan efisiensi yang bertujuan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan utang luar negeri.
“Menurut saya ini anomali, karena persoalan hutang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut,” katanya.
Namun, Haris setuju dengan kritik terkait anggaran pendidikan dan riset yang menurutnya tidak boleh menjadi objek efisiensi.
“Namun, saya setuju dengan kritik bahwa anggaran pendidikan termasuk anggaran riset dan kajian mestinya tidak menjadi objek efisiensi. Karena ruh atau nyawanya pendidikan tinggi itu ada pada riset, inovasi dan pengabdian,” ucapnya.
Menurutnya, jika efisiensi anggaran pendidikan harus dilakukan, maka harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengurangi kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengajar. Ia juga yakin bahwa rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR tetap berpihak pada kemajuan pendidikan dan riset nasional.
“Dan saya yakin rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR akan berpihak pada kemajuan pendidikan nasional, juga kemajuan riset dan inovasi yang dipimpin oleh kampus-kampus, sehingga bangsa kita dapat tampil menjadi bangsa inovator, bukan bangsa yang hanya bisa pakai produk teknologi asing,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga yakin bahwa Presiden Prabowo akan memberikan perhatian terhadap kritik terkait efisiensi biaya pendidikan.
“Saya yakin kritik dan masukan terkait efisiensi biaya pendidikan pasti mendapat perhatian Presiden Prabowo. Karena memang betul, yang kita bangun adalah jiwa dan raga pelajar dan mahasiswa kita. Kewajiban untuk memenuhi gizi pelajar sekaligus menjaga agar kualitas pendidikan dan fasilitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dikurangi,” ungkapnya.
Ia mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengorbankan beasiswa demi program gizi gratis untuk siswa dari keluarga mampu.
“Jangan sampai kita melakukan efisiensi anggaran dengan menghapus beasiswa untuk memberi makan gizi gratis kepada pelajar di sekolah-sekolah anak kelas menengah yang sudah kelebihan gizi,” ujarnya.
Namun, Haris juga menegaskan bahwa kritik mengenai anggaran pendidikan telah mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa beasiswa dan kualitas pendidikan tinggi tidak akan terdampak efisiensi.
“Dan saya kira kritik dan masukan seperti itu sudah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad, bahwa tidak ada efisiensi yang mengurangi beasiswa dan kualitas pendidikan tinggi kita,” ucapnya.
Haris menutup pernyataannya dengan optimisme bahwa efisiensi anggaran akan diterapkan secara tepat sasaran oleh pemerintahan Prabowo.
“Presiden Prabowo saya yakin akan konsisten melaksanakan efisiensi pada sektor-sektor yang menerima anggaran realokasi dan refocusing anggaran hasil penghematan. Saya yakin efisiensi akan dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kritik terkait tata kelola, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan makan bergizi gratis dipastikan akan direspons secara baik oleh pemerintah,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
