Calon Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (kiri) dan Mahyudin (kanan) menghadiri Kampanye Calon Ketua Umum Partai Golkar Zona I Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (8/5). Kampanye hari pertama tersebut diikuti dua calon ketum Setya Novanto dan Mahyudin. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/ama/16

Jakarta, Aktual.com — Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengungkapkan rapat pleno yang digelar sore ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pleno yang memberikan kesempatan bagi Koordinator Bidang memaparkan program bertujuan mengakselerasi 100 hari program kepengurusan baru pimpinan Setya Novanto.

“Program 100 hari itu menyusun program kerja yang memang akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi program kita bukan hanya program politik, tapi program kerja yang bisa dirasakan masyarakat sehingga bisa meningkatkan elektora‎l partai,” terangnya usai rapat pleno di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/6).

Selanjutnya mengenai konsolidasi organisasi, pleno memutuskan gelaran musyawarah daerah (Musyda) ditingkatan propinsi harus selesai pada Juli 2016 mendatang.

Petunjuk pelaksanaannya (Juklak) sudah dimatangkan dalam pleno tersebut. Sementara ditingkat Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dan Desa ditargetkan selesai pada September 2016.

Berkaitan dengan Juklak Pilkada, Golkar disampaikan Nurdin ada hal baru. Dimana Pilkada ditekankan memberikan jalan bagi pengurus daerah melakukan kaderisasi.
Meski begitu DPP masih memberikan kelonggaran. Misalnya, Ketua Golkar Daerah yang sudah dua periode masih diberi kesempatan menjabatnya pada periode ketiga.

“Itu bisa diizinkan untuk periode ketiga apabila dia punya prestasi, prestasinya terukur dalam Juklak itu. Misalnya meningkatkan perolehan kursi DPR, perolehan kursi suara, Pilkada,” katanya.

“Dalam rangka kaderisasi dan pendisiplinan partai, tidak diperkenankan calon ketua itu punya garis turunan satu arah, anak istri suami, tidak boleh dalam satu wilayah kerja. Itu yang baru,” sambung Nurdin.

Alasannya agar ke depan lebih bisa fokus di Golkar untuk pencapaian berbagai kegiatan daerah secara berkelanjutan.
Sebab dicontohkan seorang Ketua Golkar daerah, ternyata istri dan anaknya aktif di partai lain, dikhawatirkan gagal fokus.

“Faktornya salah satunya banyak ketua Golkar yang bupati, yang istri dan keluarganya ada dimana-mana sehingga saat Pileg dia tidak fokus untuk Golkar,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Nebby