Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia disebut telah melakukan pendampingan dalam kasus penangkapan pelajar Indonesia berinisial KL di Yordania. Upaya yang dilakukan mencakup penyusunan laporan, kunjungan ke rumah keluarga, hingga pengiriman nota diplomatik kepada otoritas setempat.
"Betul bahwa sebagai pejabat publik, Gubernur dilekati kewenangan diskresi, tetapi bukan berarti tanpa dasar dan batasan. Kalau sudah menyangkut pembebanan itu tidak bisa dengan diskresi, tidak ada teori seperti itu," tegas Ridwan, kepada Aktual.com, di Yogyakarta, Senin (30/5).
Pengamat Senior Ekonomi-Politik, Faisal Basri menyorot kebijakan revisi PP Nomor 52 tahun 2000 dan PP Nomor 53 tahun 2000 dianggap sebagai kekalahan negara dari korporasi dunia atau swasta. Padahal yang mendesak dilangsungkannya kebijakan ini adalah bukan merevisi PP.
Jakarta, Aktual.com – Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, yang mengatur pengolahan sampah perkotaan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berbasis teknologi ramah lingkungan. Langkah cepat dilakukan BPI Danatara untuk merealisasikan perintah Presiden.
Proses tender proyek...
Jakarta, Aktual.com - Tahun 2024 telah tiba, dan bersamanya datang gelombang baru dalam dunia politik. Tahun politik selalu menjadi periode yang dinanti-nanti, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dan memilih pemimpin yang akan membimbing negara ke depan. Meskipun...
Sementara itu, Lavrentiev mengatakan Iran, Rusia dan Suriah memainkan peran utama dan peran penentu dalam perang melawan aksi teror
