Ini lampu kuning bagi juta. Wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode itu tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 7 UUD 1945. Pasal itu tegas mengatur masa jabatan hanya dua periode,” kata Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Mohammad Jibriel dikutip dari siaran resmi partai yang diterima di Jakarta, Senin
Eki menuturkan enam jenis vaksin yang rencananya akan digunakan pemerintah dalam program vaksinasi booster pada Januari 2022 dinilai tidak ada yang halal. Ia pun mendesak pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan pemberian vaksin haram kepada umat muslim di Indonesia.
Jangan sampai aksi demonstrasi penolakan vaksinasi akan bermunculan dan pemerintah akan kerepotan membendungnya. Unjuk rasa di Eropa akan menginspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan hal yang sama.
Ketua Koordinasi Dakwah Islam (KODI) Provinsi DKI Jakarta, KH. Jamaluddin Faisal Hasyim mendorong agar pemerintah menggunakan vaksin halal di Tanah Air. Menurutnya, sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, kehalalan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil bagi umat Islam.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pemerintah untuk tidak memberikan vaksin yang belum mendapat label Halal dari Majlis Ulama Indonesia (MUI) kepada masyarakat.
Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Pemerintah Indonesia memprioritaskan vaksin halal bagi masyarakat Indonesia.
