Headline

Pembahasan yang paling pelik dari UU Migas adalah mengenai kelembagaan. Di antaranya kita mewacanakan adanya Badan Usaha Khusus (BUK)

"BUMN (Persoro) itu didirikan tidak hanya untuk mencari profit semata, tetapi juga agar adanya PSO (kewajiban pelayanan publik) kepada rakyat Indonesia. Sehingga dengan adanya holdingisasi BUMN itu akan merugikan rakyat," kata Bisman di Jakarta, Kamis (4/1).

Kami membayar untuk Palestina RATUSAN JUTA DOLAR setahun dan tak mendapat penghargaan atau penghormatan

Masalah saham Freeport yang melilit Indonesia saat ini tentu tak bisa dilepaskan dari asal-usul kesepakatan sebelumnya, yakni Kontrak Karya di tahun 1991. Bung Karno menyebutnya 'Jasmerah,' yakni jangan sekali kali meninggalkan sejarah. Apa yang terjadi saat ini adalah akibat saja dari sebab yang diciptakan di masa lalu

“Pemerintah akan jalankan pola subsidi yang sama seperti tahun 2017. Namun demikian, Pemerintah menghimbau agar LPG 3 kg hanya digunakan oleh masyarakat miskin,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial secara tertulis Rabu (3/1).

Hingar-bingar penyambutan alih kelola blok Mahakam dari Total E&P Indonesie kepada PT Pertamina (Persero) menyimpan keprihatinan. Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) melihat, di balik semua itu ternyata ada pengingkaran semangat nasional untuk mendapat porsi saham sebesar mungkin.