"Pemerintah sendiri telah keliru dalam membuat target-target tax amnesty. Jadi saya ingin katakan (targetnya) keliru ya, karena pemerintah sendiri," tandas Wapres JK, di kantornya Istana Wapres, Jakarta, Jumat (2/9).
"Memang semua orang DKI itu yang memiliki syarat, maka itu berhak memilih. Tapi itu untuk penduduk DKI. Jangan sampai ada bukan orang DKI malah ikut memilih. Dan di putaran kedua ini kami memcium ada juga mobilisasi massa," tandas Agung, dalam acara polemik DKI, di Jakarta, Sabtu (15/4).
Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya
Jakarta, actual.com – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle jilid II Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Dalam reshuffle kali ini Presiden mengganti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Jabatan ini diisi Sjafrie Sjamsoeedin yang saat ini menjabat...
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menduga kuat bahwa isu ijazah palsu yang kembali mencuat belakangan ini bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan. Ia menilai ada agenda politik besar yang tengah dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Isu ini bahkan dikaitkan dengan tuntutan pemakzulan terhadap putra sulungnya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Ketika hal ini tidak ditangani semestinya sebagai insiden diplomatik, bisa saja jadi casus beli pemantik ke arah konfrontasi lagi seperti dulu.
Dan ketika itu terjadi, tema sudah berkembang tidak lagi sekadar soal bendera merah putih. Luka lama sejarah kedua bangsa serumpun ini, bisa mencuat kembali. Dan ironisnya, justru dijembatani oleh persoalan yang sesungguhnya bersifat simbolik. Soal bendera kebangsaan.
