Jakarta, Aktual.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menuai kritik tajam karena dinilai melemahkan berbagai mekanisme pengawasan dan perlindungan hak dalam penegakan hukum. Praperadilan, yang selama ini menjadi rem darurat untuk menilai legalitas upaya paksa, dipangkas ruang...
"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai," tulis Gedung Putih dalam Lembar Fakta bertajuk Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai Kesepakatan Perdagangan Bersejarah, yang dikutip pada Rabu (23/7/2025).
Jakarta, aktual.com - Mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renald, akhirnya resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Tak tanggung-tanggung, dua lembaga penegak hukum kini bergantian menyapanya: Kejaksaan Agung...
Pemerintah dan DPR kembali mempercepat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tahun 2025. Langkah ini menuai reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil, terutama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang menyatakan bahwa substansi RKUHAP dalam bentuknya saat...
Aktual.com, Jakarta - Pemerintah seperti tidak membaca putusan Mahkamah Konstitusi atau pura-pura lupa. Padahal, lembaga pengawal konstitusi ini sudah tegas menyatakan bahwa wakil menteri tak boleh rangkap jabatan, baik di perusahaan negara, swasta, maupun organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Namun...
Solo — aktual com- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan istilah baru yang menyindir praktik ekonomi segelintir pihak yang menurutnya sudah kelewat batas dan tidak kunjung jera: serakahnomics.
Istilah ini disampaikannya dalam pidato di Penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI)...
