Dewie Yasin Limpo didakwa atas dugaan menerima suap dari Kepala Dinas ESDM Deiyai Papua Irenius Adi dan Dirut PT Bumi Abadi Cendrawasih Setyadi Yusuf sebesar 177.000 dolar Singapura atau setara Rp1,7 miliar tersebut dituntut hukuman penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp300 juta, serta dicabut hak politiknya untuk memilih dan dipilih selama 3 tahun.
Kewajiban melapor ke Qlue minimal tiga kali sehari dan satu foto dibayar Rp12,5 ribu, itu sangat menghina. "Karena kita dibikin kaya budak. Kita ini bukan budaknya Ahok,"
"Sayang sekali, lolos dari bom sekutu tahun 1945, hari ini, saksi bersejarah itu justru dihancurkan oleh bangsa sendiri"
"Pada waktu saya bertemu pak Presiden Jumat lalu, beliau menanyakan progres. Jadi memang, sudah mulai ada pertanyaan dari investor dan pelaku usaha. Presiden meminta Kementerian ESDM sebagai penanggungjawab sektor mulai me-review secara total, menyeluruh. Mulai dari policy, proses penunjukkannya, eksekusinya sampai project management. Ini akan dilakukan. Termasuk kita ingin mengecek kenapa RUPTL (Rencana Usaha Penyadiaan Tenaga Listrik) sampai hari ini belum diterima revisinya. Jadi pesannya itu dari Presiden"
"Kalau dia (Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama/Ahok, red) tetap dukung reklamasi, karena apa yang didapat tidak sebanding (dengan dampak reklamasi)," ujarnya kepada Aktual.com, Ahad (15/5).
Wakil Ketua Umum KPP PRD Alif Kamal mengatakan bahwa pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta melenceng jauh dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Sebab reklamasi hanya menguntungkan sebagian orang dan menafikkan sebagian besar rakyat yang tinggal di sekitarnya.
