Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengatakan pembayaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk peralihan hak tanah seluas 3,6 hektar dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras, dianggap tidak lazim. Bukan hanya soal cara membayar yang menggunakan cek tunai, tapi waktunya pun dinilai janggal.
Masih belum dibebaskannya 10 WNI yang disandera kelompok militan bersenjata di Filipinan. Kini empat WNI dikabarkan diculik oleh sekelompok orang setelah kapalnya dibajak di perairan Filipina.
Penataan, tidak perlu menggusur atau mengusir warga dari tanah kelahirannya seperti yang baru-baru ini dilakukan Ahok di kawasan Pasar Ikan dan Akuarium. Menurut Ariko, Pemprov DKI sebenarnya bisa berunding dengan warga untuk merumuskan seperti apa wajah Pasar Ikan ke depannya. Misal dengan membentuk suatu konsolidasi tanah (land consolidation).
Penjabat Menteri Industri Spanyol Jose Manuel Soria mengatakan pada Jumat ia mengundurkan diri setelah diduga terkait dengan bisnis "offshore" yang namanya tercantum dalam "Panama Papers".
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi meminta agar publik tidak lagi memperdebatkan dan terprovokasi penyebutan nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz dalam 'Panama Papers'.
Berdalih tidak tahu detail rapat pembahasan Raperda Zonasi. Alasannya, BPKAD jarang ikut rapat yang digelar Badan Legislasi Daerah (Balegda).
