"Saya kira sudah jelas respons-nya dia itu menyimpang, karena kita di Indonesia sudah ada kesepakatan nasional, bahwa negara kita Republik. NKRI itu sudah final. Jadi kalau ada yang khilafah itu menyalahi kesepakatan nasional yang sudah menjadi landasan struktural," ujar Wapres usai meresmikan Gedung Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab (PUSIBA), di Bekasi, Jawa Barat, Rabu.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Dari Jerman, Presiden Jokowi direncanakan akan mengunjungi Kyiv, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan ke dua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal," ujarnya dalam press briefing pada Rabu (22/6).
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen mengatakan stimulus ekonomi makro yang dilakukan pemerintah Indonesia telah berhasil memitigasi dampak pandemi COVID-19.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan pemekaran di wilayah Provinsi Papua merupakan wujud implementasi otonomi daerah sehingga dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dalam rangka keutuhan dan tegak-nya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," kata Megawati di hadapan Presiden Jokowi dan peserta Rakernas PDIP.
"Jadi hari ini kami mewakili umat Budha melaporkan terkait dugaan tindak pidana UU ITE terkait masalah simbol agama. Terlapor ini telah mengunggah satu unggahan Candi Borobudur," ujar sang pelapor Herna Sutarna kepada wartawan, di Polda Metro Jaya.
