Pada tahun 2015 Indonesia mengalami defisit anggaran mencapai Rp318,50 triliun atau 2,80 persen, sedangkan rasio utang sebesar 27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan mengungkapkan, dengan berbagai alasan dan pertimbangan serta pelanggaran yang telah dilakukan oleh Freeport, sebaiknya pemerintah menolak perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada Freeport.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil melakukan realisasi pajak untuk pertama kalinya tembus Rp1.000 triliun, walaupun di tengah pelemahan ekonomi sepanjang tahun 2015.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Ia menyatakan, kalaupun PLTN dianggap baik dan aman, maka semua negara telah membangunnya.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendesak pemerintah agar Kontrak karya yang tidak memberikan kontribusi maksimal untuk kesejahteraan rakyat, untuk ditinjau ulang. Hal itu harus dilakukan karena selain untuk menjalankan amanat konstitusi sesuai pasal pasal 33 UUD 1945, juga untuk menyelamatkan kekayaan negara.
Fair trade alias perdagangan berbasiskan keadilan dipercaya dapat menjadi siasat bagi masyarakat Bali dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai akhir 2015 lalu.
