"Dalam Rapim kami juga memutuskan akan adanya rapat konsultasi dengan presiden selama pengesahan APBN. Kemunkinan besar pengesahan APBN ini berlangsung dari tanggal 26 Oktober kurang lebih 13 hari dari sekarang dan kami sudah mengirim surat tadi kepada presiden," kata Fahri kepada wartawan, di Jakarta, ditulis Jumat (13/10).
"Kasus biro umrah yang menelantarkan calon jemaahnya bukanlah First Travel saja," ujar Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima Aktual, Rabu (6/9).
"Berdasarkan data Bank Indonesia, saat ini terdapat 206 juta pemilik rekening di Indonesia. Dari jumlah tersebut, pemilik rekening dengan nilai di atas Rp2 miliar hanya sekitar 239 orang. Namun, dari 239 orang itu, dananya mencapai Rp2.867 triliun dari Rp5.013 triliun dana perbankan," ujar Mirza di Jakarta, Selasa (21/11).
kewenangan diskresi yang dimiliki kepala daerah mempunyai batasan dan harus dibuat berdasarkan dasar yang jelas. Misalnya, tidak membebankan pihak lain sebagaimana pada kebijakan kontribusi tambahan itu.
Untuk menuntaskan perkara ini tentunya kami sekarang baru memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan dokumen
"Pilihan kebijakan Indonesia terkait dengan prostitusi sangat bergantung pada kajian komprehensif pemerintah. Namun, pengalaman negara-negara lain bisa menjadi contoh."
