Kuala Lumpur, Aktual.com – Mantan Kepala Kepolisian Negara Malaysia (PDRM) Jenderal Polisi Tan Sri Abdul Hamid Bador tiba-tiba membuat pernyataan kontroversial sesaat sebelum masa jabatannya berakhir. Hamid Bador menyebut lembaga kepolisian Malaysia sudah terlalu jauh diintervensi oleh kepentingan politik. Menurutnya, keberadaan Menteri Dalam Negeri yang notabene berasal dari kalangan politisi dalam Dewan Kepolisian Malaysia (Suruhanjaya Perkhidmatan Polis/ SPP) menyebabkan lembaga penegak hukum itu sudah terpengaruh kepentingan politik.
“Inilah sebabnya kenapa SPP tidak patut diketuai oleh seorang Menteri. Lebih baik diserahkan kepada seorang Hakim atau bekas Hakim. Apabila ia diketuai oleh Menteri, pasti akan ada unsur politisnya,” ujar Bador dalam sebuah pernyataan pers akhir April lalu.
Sebelumnya, sikap kritis Hamid tersebut juga berkaitan dengan rekaman suara yang bocor dan diduga milik Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin terkait pelantikan seorang pejabat senior kepolisian Malaysia. Dalam rekaman tersebut, Hamzah mengatakan pejabat yang dimaksud merupakan “orang kita’ sehingga layak untuk dilantik.
“Karena dia orang kita, orang Perak, dan keluarganya semua di sana. Ini tentu baik untuk kita,” kata Menteri Hamzah yang akhirnya mengakui bahwa suara dalam rekaman itu memang dirinya.
Tak ayal, pernyataan Hamid Bador ini kemudian mengundang polemik. Sejumlah politisi di Malaysia mendukung dan mencemooh pengakuan mantan ‘Kapolri’ Malaysia tersebut.
Presiden PKR Anwar Ibrahim meminta pemerintahan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menjawab resmi dakwaan yang disampaikan Hamid. Menurut Anwar, jawaban tersebut penting untuk menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat Malaysia terhadap institusi PDRM.
“Pemerintah (Muhyiddin Yassin) mesti menjawab semua dakwaan (Hamid) ini sesegera mungkin,” ujarnya seperti dilansir dari Malaysiakini, 2 Mei lalu.
Hampir senada, UMNO juga mendesak pemerintah berkuasa Malaysia merespon pernyataan Hamid Bador. Menurut UMNO, pernyataan mantan Kepala Kepolisian Malaysia tersebut sangat serius berdampak pada wajah Kepolisian Malaysia.
Meski demikian, rekan separtai Menteri Hamzah menyoal tudingan yang disampaikan Hamid Bador tersebut. Norizan Ali menyebut pernyataan tersebut tidak wajar karena baru disampaikan sesaat sebelum Hamid diganti. Dia pun mendesak Jenderal polisi tersebut memahami tanggung jawab Menteri dalam Dewan Kepolisian Malaysia (SPP).
“Apakah jika masa jabatan Hamid diterusakan lagi sebagai ‘Kapolri’, dia tetap akan bersuara dengan nada yang sama atau tiba-tiba memuji Hamzah? Janganlah mengutuk dan mencaci orang politik hanya karena tidak berpuas hati atas sesuatu perkara yang diinginkan namun tidak terpenuhi,” ujar Norizan awal Mei lalu.
Guna mencegah berlanjutnya intervensi politik dalam tubuh kepolisian Malaysia (PDRM), intelektual muda Malaysia yang tergabung dalam Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) meminta Raja (Yang di-Pertuan Agong) untuk ikut campur dalam urusan pengelolaan kepolisian pada masa yang akan datang. ABIM berpandangan semua institusi negara harus bersifat netral dan bebas dari campur tangan politik agar dapat menegakkan kedaulatan undang-undang.
“ABIM berkeyakinan pandangan ini didukung seluruh rakyat yang berharap Paduka Baginda Raja sebagai Pemimpin Negara untuk mempertahankan marwah dan integritas PDRM,” ujarnya. [Malaysiakini]
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Megel Jekson
