Jakarta, Aktual.Com-Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang (Himad Purelang) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil untuk segera menerbitkan sertifikat tanah bagi masyarakat pedesaan secara besar-besaran.

“Kami berterima kasih kepada Pak Presiden yang sudah mau menindak lanjuti janjinya saat kampanye lalu. Ini langkah yang sudah kami tunggu sejak lama. Sudah capek Pak Presiden, hampir 10 tahun kami berjuang agar tanah dirangkaian pulau-pulau Rempang Galang, Batam menjadi hak kami,” ungkap Ketua pengawas Himad Purelang Rani, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (25/8).

“Biarlah tanah ini menjadi warisan yang bisa kami berikan untuk anak cucu kami. Sudah 50an tahun kami tinggal di atas tanah pulau ini,” tambah dia.

Lebih lanjut pria berusia 63 tahun mengatakan pihaknya berharap sekiranya program Kementerian Agraria untuk melakukan sertifikasi tanah dapat dimulai dari pulau Galang, sebagai tindak lanjut perintah Presiden Jokowi. Apalagi, secara hukum data permohonan Himad Purelang sudah lengkap di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 2008.

“Kami sudah mendata semua kelengkapan, dokumen. Kami juga mengunakan hasil dari Badan Geofasial Indonesia (BGI) untuk menentukan titik koordinat tanah yang didaftarkan ke BPN dalam bentuk peta,” ujar dia.

Rani mengaku kini dirinya merasa lega, meski nyaris sebulan tinggal di Kota Solo untuk bertemu Presiden Jokowi dikediaman pribadinya. Sepertinya titik awal harapan kami sudah mulai terjawab, apalagi setelah Presiden membentuk tim kerja reforma agraria dari kalangan LSM dan kantor Staf Kepresidenan.

“Kami merasa lega sudah ada lampu hijau dari Pak Presiden. Tinggal menunggu waktu saja. Meski sudah hampir sebulan ini kami menetap dan tinggal di kota solo disebelah rumah Pak Presiden Jokowi, sudah ada respon. Kami juga berterima kasih kepada warga Solo yang mau menerima kami bertamu, begitu juga media, dan pak Bambang Riyanto selaku anggota DPR RI,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan jika Presiden Joko Widodo menyerukan kepada kementerian terkait agar mempercepat reforma agraria di Indonesia. Hal itu ditegaskannya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2016.

“Saya minta kementerian dan lembaga terkait melakukan langkah-langkah percepatan implementasi dari reforma agraria,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengingatkan, semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat dalam penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan oleh kementerian, yakni, pembuatan one map policy, legalisasi sertifikat aset lahan, redistribusi tanah bagi rakyat dan pemanfaatan kawasan hutan juga bagi rakyat. Terkait dengan legalisasi sertifikat aset bagi masyarakat kurang mampu, Presiden meminta agar proses tersebut dipercepat.

“Jangan sampai terjadi seperti sebelum-sebelumnya bahwa rakyat kecil kalau mengurus sertifikat butuh bertahun-tahun lamanya, tetapi yang besar-besar hanya satu sampai tiga hari,” ungkap Presiden.

Untuk menjalankan reforma agraria, Presiden Jokowi telah membentuk tim kerja reforma agraria yang diisi staf Kepresidenan, kalangan profesional, dan LSM. Diantaranya, sebagai dewan pengarah yakni Noer Fauzi Rachman selaku Staf Khusus Kepresidenan, Yanuar Nugroho selaku Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, dengan Ketua Abednego P Tarigan tenaga ahli utama pada Kantor Staf Kepresidenan. Dengan anggota diantaranya diisi perwakilan dari Pilnet, Epistema Institute, Perkumpulan Kemitraan, Badan Registrasi Wilayah Adat-AMAN, Sajogyo Institute, dan lainnya.

Dalam rapat terbatas mengenai reforma Agraria diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

(Bawaan Situs)