Jakarta, Aktual.com – Hiswana Migas menilai margin insentif atau keuntungan yang diterima pengusaha stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) masih dirasa tidak wajar atau kurang sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini.

“Biayanya adalah sebesar Rp300 per kilogram isi ulang gas, dan sudah 10 tahun angka tersebut tidak naik, padahal pemerintahan Presiden Joko Widodo terus menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur, sementara 500 unit SPBE yang dibangun harus terus melayani masyarakat,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi di Jakarta, Minggu (16/10).

Ia juga menjelaskan bahwa untuk margin harga yang relevan pada saat ini adalah paling tidak menyentuh angka Rp600 sampai Rp700 per kilogram isi ulang gas (LPG).

Menurutnya, kurangnya insentif yang ditawarkan membuat tidak banyak pengusaha untuk berkeinginan tertarik membangun SPBE dibandingkan dengan SPBU.

Kisaran untuk biaya investasi pembangunan satu unit SPBE ditaksir sebesar Rp50 miliar, dan kisaran tersebut untuk daerah kecil, bukan kota besar seperti Jakarta.

“Subsidi LPG akan selalu menjadi problem, karena sebagaian LPG masih impor, berarti akan terus menguras devisa, keefisienan subsidi sistem terbuka masih rawan kebocoran, hal tersebut yang membuat masalah terus berkembang,” kata Eri.

(Antara)

(Eka)