Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui memberi tanda merah kepada para calon menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Tanda merah itu, mengindikasikan si calon menteri berpotensi terlibat dalam kasus dugaan korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Indonesia Coruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo agar nama-nama tersebut, dibatalkan menjadi calon menteri.
“Kalau nama yang berpotensi tersangkut mestinya dianulir,” kata Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (21/10).
Dia mengatakan, rekomendasi yang diberikan KPK digunakan sebaik mungkin oleh Joko Widodo untuk menentukan jajaran menteri di kabinetnya. 
“Untuk itu, kami sarankan agar Joko Widodo tidak buru-buru untuk mengumumkan kabinetnya,” kata dia.
Untuk itu, dalam hal ICW meminta agar Presiden RI Jokowi menunda pengumuman kabinet. Sebab, ada beberapa nama calon menteri yang diusulkan Jokowi diduga bermasalah.
“ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi masuk kabinet diduga bermasalah karena diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya,” kata dia.
Menurut Ade, sedikitnya ada empat calon menteri yang diragukan integritas dan komitmen antikorupsinya. Namun, ia mengaku tidak bisa menyebutkan nama-namanya. Figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuangan yang mencurigakan.
Oleh karena itu, Ade menyatakan pengumuman kabinet seharusnya dilakukan setelah ada kepastian bahwa figur-figur yang terpilih merupakan yang terbaik dan tidak memiliki masalah hukum atauintegritas.
“Apalagi dalam undang-undang jelas diatur bahwa presiden punya waktu 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan kabinetnya,” kata dia. 

(Wisnu)

(Nebby)