Akademisi ilmu hukum Abdul Fickar Hadjar (kanan), bersama Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (kiri), berbicara saat diskusi ‘Mendorong Independensi Hakim Dalam Penanganan Korupsi Proyek e KTP’ di Jakarta, Minggu (30/7/2017). ICW berharap jangan sampai ada tawar menawar antara pengadilan dengan pihak di perleman terkait penanganan kasus korupsi e-KTP. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para narapidana kasus korupsi karena dapat menjadi jalan pintas untuk terbebas dari jeratan hukum.

“Majelis hakim di Mahkamah Agung harus menolak seluruh permohonan Peninjauan Kembali dari para terpidana kasus korupsi,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Selasa (5/11).

ICW mencatat setidaknya 21 terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK sedang mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).

“Mahkamah Agung mesti waspada, publik khawatir ini dijadikan jalan pintas oleh pelaku korupsi untuk terbebas dari jerat hukum. Banyak nama besar, mulai Anas Urbaningrum, Setya Novanto, sampai pada OC Kaligis yang sedang berupaya menempuh jalur itu,” kata dia.

Merujuk pada 2019 saja, alih-alih menunjukkan pemberian efek jera yang maksimal justru MA malah mengurangi hukuman enam terpidana kasus korupsi pada tingkat PK

Model pengurangan hukuman tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni pidana penjara dan pengurangan ataupun penghapusan uang pengganti.

(Abdul Hamid)