Yogyakarta, Aktual.com – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai laju ketimpangan ekonomi antara masyarakat miskin dan kaya di provinsi pemegang Hak Keistimewaan sudah semakin parah.
“Ada permainan harga tanah oleh para spekulan karena harga properti yang mahal jadi sulit dijangkau warga asli terutama kelompok miskin, sementara kondisi saat ini hunian di perkotaan Yogya lebih dinikmati para pendatang dari kelompok kaya,” papar ekonom INDEF Bhima Yudhistira kepada Aktual, Selasa (18/7).
Menilik data terbaru BPS, laju ketimpangan naik luar biasa. Rasio gini per Maret 2017 menunjukkan angka 0.43 padahal setahun lalu di Maret 2016 angkanya 0.42. Berdasar proyeksi hingga 2022, ledakan ketimpangan paling gawat memang terjadi di perkotaan, yakni Kota Yogya dan Sleman.
Pemprov DIY diminta tegas terkait instrumen pengendalian harga lahan, salah satunya dengan menjatuhkan denda tinggi bagi pemilik lahan yang mengkonversi sawah jadi bangunan komersil. Aturannya, sawah tidak boleh dijadikan properti apalagi mall dan hotel.
“Solusinya, pengendalian tata ruang di DIY, agar konversi lahan pertanian menjadi lahan mall dan hotel dapat ditekan. Alih fungsi lahan yang menyalahi tata ruang harus dievaluasi bersama,” kata Bhima.
Belum soal biaya hidup. Dalam satu tahun terakhir, kaum buruh di DIY dalam hal ini masyarakat asli Yogya juga tidak alami kenaikan signifikan dari sisi pendapatan, UMR 2017 tak lebih dari 1.5 juta per bulan atau kenaikan rata-rata hanya 8.5%.
Sementara itu, daya beli sebagian besar masyarakat telah terpukul akibat pencabutan subsidi listrik 900 va sejak awal tahun sehingga tarif listrik naik hingga lebih dari 100%.
“Intinya, kenaikan pendapatan tidak bisa mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif listrik,” tambahnya.
Pemerintah Daerah harus melihat bahwa kondisi ketimpangan di Yogya terutama di perkotaan sudah pada tahap membahayakan, bisa memicu konflik sosial antara masyarakat asli dan pendatang.
Imbas liberalisasi proyek pembangunan Yogya nantinya bakal dirasa penduduk asli dalam jangka panjang. Sementara daya tarik Yogya sebagai kota wisata berbasis budaya makin ditinggalkan, penerimaan daerah dari pariwisata bukannya naik tapi justru terancam turun.
“Ini yang saya katakan pembangunan Yogyakarta keblinger. Yogya itu daya tariknya Kota Budaya, bukan malah dibuat mall. Salah kelola pembangunan kontraproduktif bagi masa depan Yogya,” pungkas Bhima.
Pewarta : Nelson Nafis
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
