Jakarta, Aktual.com — Institute for Development on Economics and Finance (Indef) menyatakan opini dalam media sosial, terutama di dalam ‘twitter’ bisa digunakan sebagai indikator pemerataan pembangunan.
“Sosial media mengubah cara manusia dalam berkomunikasi dan berbagi pendapat. Data twitter dengan berbagai sifatnya, bisa dan digemari dalam mengukur respon masyarakat tak terkecuali pemerataan pembangunan,” kata peneliti Indef bidang data analisis Amanah Ramadiah saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (18/10).
Menurut dia, media sosial sangat mempengaruhi cepatnya informasi dan opini menyebar dan informasi pengguna media sosial juga akan terekam dalam bentuk digital sehingga memungkinkan untuk mendapatkan semua perbincangan dalam bentuk digital.
“Sementara itu, twitter adalah salah satu sosial media yang unik karena sifatnya padat, cepat dan responsif terhadap suatu peristiwa dengan ‘trending’, ‘topic’ dan ‘hastag’ yang dimilikinya sehingga juga cepat tersebar,” katanya.
Indef sendiri, kata Amanah, telah mencoba untuk melakukan analisis survei calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 lalu dengan menjaring opini masyarakat mengenai para calon pemimpin Indonesia.
“Dari survei kita tersebut didapatkan pasangan Jokowi-JK mendapat 51,2 persen dan pasangan Prabowo-Hatta 48,8 persen. Perhitungan ini identik hasilnya dengan yang dimiliki KPU, dengan tingkat kesalahan 0,6 persen,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pemerataan pemerataan pembangunan, lanjut Amanah, Indef melakukan analisis pada opini publik di media sosial twitter tentang pemerintahan Jokowi-JK dalam periode Oktober 2014 hingga Oktober 2015.
“Kami berhasil menjaring lebih dari 12 juta tweet membicarakan tentang pemerintahan Jokowi-JK dan 150 ribu diantaranya memiliki tema pembangunan,” ujar dia.
Dari 150 ribu ‘kicauan’ tentang pembangunan tersebut kemudian dikelompokkan sesuai lokasi pembangunan tersebut dilaksanakan.
Amanah melanjutkan jika didasarkan pada pulau, persebaran pembangunan Indonesia adalah 58 persen berada di Jawa, 12 persen Sumatera, 10 persen Bali dan Nusa Tenggara, delapan persen Sulawesi, enam persen Kalimantan, lima persen Papua serta satu persen di Maluku.
“Dengan provinsi yang paling tinggi tweetnya adalah pembangunan di Jawa Barat dengan jumlah 32.156 tweet. Sementara yang terendah adalah Kalimantan Tengah dengan 196 tweet yang kebanyakan lebih bermuatan perhatian pemerintah dalam bentuk kunjungan,” ujarnya.
Amanah menambahkan data tweet yang diambil dari kurun waktu Bulan Oktober 2014-2015 tersebut memperlihatkan perhatian publik terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi -JK.
” Ini indikator dimana publik menyadari bahwa pembangunan Indonesia masih belum merata. Selama satau tahun ini, pembangunan masih dirasakan berfokus di Pulau Jawa,” ucapnya.
Indef mencatat ada sedikitnya lima proyek infrastruktur yang sering dibicarakan oleh pengguna internet dengan nilai triliunan rupiah, antara lain adalah nilai investasi dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai 5 miliar dolar AS.
Lalu, tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, jawa Tengah dengan kapasitas 2.000 MW yang merupakan kandidat PLTU terbesar di ASEAN.
Serta nilai investasi di Terminal Teluk Lamongan, Jawa Timur yang mencapai Rp4,65 triliun yang juga menjadikannya sebagai pelabuhan tercanggih nomor empat di dunia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
