Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Kemenlu, Pejambon, Jakarta, Senin (11/7). Menlu mengatakan Pemerintah terus melakukan upaya pembebasan tujuh anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok Abu Sayyaf serta melakukan koordinasi lebih lanjut tentang tiga WNI yang diculik oleh lima anggota kelompok bersenjata di Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada Sabtu (9/7) malam. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Spt/16.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Ekuador Guillaume Long.

Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia dan Ekuador sepakat untuk meningkatkan upaya untuk kerja sama perdagangan.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral kedua menlu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok di Pulau Margarita, Venezuela, Jumat (16/9).

Menlu RI dan Menlu Ekuador menilai bahwa masalah tarif menjadi salah satu hambatan bagi kerjasama perdagangan kedua negara.

Oleh karena itu, Menlu sepakat untuk mendorong pelaksanaan pertemuan Kelompok Kerja untuk Perdagangan dan Investasi (Working Group on Trade and Investment) di Ekuador pada November 2016.

Ekuador adalah mitra dagang terbesar ketujuh bagi Indonesia untuk kawasan Amerika Latin. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Ekuador pada 2015 mencapai 70,1 juta dolar AS.

Selain membahas masalah perdagangan, Menlu RI dan Menlu Ekuador juga membahas tentang masalah perlindungan warga negaranya di luar negeri.

Seperti Indonesia, Ekuador juga memiliki banyak warga yang bekerja di luar negeri dan membutuhkan perlindungan.

“Indonesia dan Ekuador sepakat untuk bekerja sama di berbagai forum multilateral dalam pembahasan perlindungan pekerja migran,” ujar Menlu, Minggu (19/9).

Selanjutnya, Menlu juga bertukar pikiran mengenai kerja sama di sektor perminyakan dan di bidang penanggulangan bencana.

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno juga menyampaikan permintaan dukungan bagi pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020.

Artikel ini ditulis oleh: