Suasana di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta (23/11/2016). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini terdapat 13,5 juta penduduk Indonesia yang hidup miskin di lingkungan kumuh. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Bagus Takwin mengatakan hasil penelitian yang dilakukan bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menunjukkan indeks ketimpangan sosial Indonesia pada 2017 berada pada angka 5,6.

“Itu artinya, warga mempersepsikan ada lima hingga enam ketimpangan dari 10 ranah sumber ketimpangan yang diajukan dalam survei,” kata Bagus dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (8/2).

Bagus mengatakan indeks ketimpangan sosial tersebut lebih tinggi daripada persepsi masyarakat pada tahun sebelumnya. Pada 2016, indeks ketimpangan sosial Indonesia berada pada angka 4,4.

Persepsi itu diperoleh melalui metode survei menggunakan kuesioner di 34 provinsi terhadap 2.250 partisipan yang dilakukan selama dua bulan.

“Yang dimaksud dengan ketimpangan sosial adalah ketidakmerataan distribusi sumber daya yang menggambarkan perbedaan rata-rata sumber daya yang diperoleh,” tuturnya.

Terdapat 10 ranah sumber ketimpangan yang diajukan dalam kuesioner yaitu penghasilan, pekerjaan, rumah atau tempat tinggal, harta benda dan kesejahteraan keluarga, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, terlibat dalam politik, hukum dan kesehatan.

“Indeks ketimpangan sosial ini mengindikasikan berapa banyak ranah dari 10 ranah sumber ketimpangan yang dinilai timpang oleh seluruh responden. Indeks berada rentang nol, yaitu tidak ada ranah yang timpang, hingga 10, yaitu ada ketimpangan di 10 ranah,” jelasnya.

Dari hasil survei tersebut, ditemukan tujuh ranah yang responden persepsikan terdapat ketimpangan, yaitu penghasilan (71,1 persen), pekerjaan (62,6 persen), rumah atau tempat tinggal (61,2 peren), harta benda (59,4 persen), kesejahteraan keluarga (56,6 persen), pendidikan (54 persen) dan lingkungan tempat tinggal (52 persen).

“Sebanyak 54,2 persen responden menilai penghasilan yang dimiliki tidak dan kurang layak, sedangkan 41,2 persen menilai layak,” kata Bagus.

Selain penghasilan, responden juga mempersepsikan ada ketimpangan berbasis gender, yaitu 45,5 persen menilai terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

ANT