Antara lain penyerangan terhadap Novel Baswedan, pemilihan pimpinan KPK yang dinilai sarat akan persoalan, serta pembahasan serta pengesahan UU KPK.
“Tentunya ini akan berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama ini, bukan tidak mungkin anggapan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi akan disematkan pada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla,” ucap Ramadhana.
Konsekuensi keempat adalah Jokowi dapat dianggap ingkar janji pada NawaCita. Ia mengatakan pada poin keempat NawaCita jelas disebutkan Jokowi-Kalla menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
“Publik dengan mudah menganggap bahwa NawaCita ini hanya ilusi belaka saja jika presiden tidak segera bertindak untuk menyelamatkan KPK,” ucap pria yang juga merangkap sebagai juru bicara KPK itu.
Kelima, ICW berpandangan Indeks Persepsi Korupsi dikhawatirkan bisa menurun drastis bila revisi UU KPK benar-benar disahkan.
ICW mencatat indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 89 dari total 180 negara dengan skor 38. Setelah dua tahun sebelumnya IPK Indonesia stagnan di angka 37. Salah satu penilaian dalam menentukan IPK adalah sektor penegakan hukum
Artikel ini ditulis oleh:
