Jakarta, Aktual.com — Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2016 hari ini diparipurnakan oleh DPR. Namun kecil sekali anggaran yang dialokasikan yang berpihak pada kaum Buruh dan angkatan kerja seperti Lulusan SMP dan SMA. Bahkan mereka yang tidak memiliki keahlian terpaksa tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena dari keluarga tidak mampu.
“Rendahnya dana alokasi APBN 2016 disektor ketenagakerjaan terlihat pada anggaran yang hanya 0,3 % dari total APBN 2016 Rp2.121,3 triliun. Anggaran untuk pengeluaran pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kompentensi, sertifikasi profesi, pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), pemberdayaan pekerja rentan korban PHK, TKI purna, dan Pengembangan serta mengaktifkan kembali BLK-BLK di seluruh Indonesia terbilang sangat rendah,” ujar Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono di Jakarta, Jumat (30/10).
Padahal jika pekerja dan angkatan kerja baru yang mempunyai skill yang tinggi dan kompentensi serta berkualitas adalah kunci dari tingkat produktivitas suatu negara menghasilkan barang dan jasa yang akan memberikan efek pada meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Indonesia
“Belajarlah dari Singapore yang negaranya tidak mempunyai sumber daya alam sejak merdeka hingga sekarang. Mereka mengalokasikan Anggaran belanja negaranya sangat signifikan, rata rata 6,9 persen dari total jumlah APBN nya ditahun 2015 atau Rp70 Triliun untuk pengembangan sumber daya manusia. Anggaran tersebut untuk menciptakan tenaga kerja yang trampil dan professional yang siap bersaing di dalam dan luar negeri,” tambahnya.
Menurutnya, lumrah jika setiap tahun permasalahan kenaikan Upah minimum selalu menjadi penolakan oleh pengusaha karena apabila penaikan upah ini tidak dibarengi dengan peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan produktivitas, maka beban perusahaan akan bertambah berat.
Apalagi akhir tahun 2015, lanjutnya, Indonesia memasuki pasar bebas regional antar Negara – Negara ASEAN. ASEAN Economic Community (AEC) atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat di Negara ASEAN yang disusun membentuk 4 pilar pada blueprint AEC.
Beberapa sector yang menjadi prioritas dalam MEA adalah sektor industry dan jasa. Ada 7 sektor barang industry yang terdiri dari atas produk pertanian, perikanan, elektronik, produk berbasis karet, tekstil,otomotif, dan kayu. Sedangkan untuk sektor jasa terdapat 5 sector yaitu transportasi udara, turisme, jasa logistic, pelayanan kesehatan, dan e-asean.
“Untuk dapat bersaing dalam MEA, salah faktor terpenting bagi Indonesia adalah kesiapan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing. Namun kalau alokasi anggaran hanya 0,3 persen dari APBN 2016 itu cuma omong kosong dengan Trisakti dan Nawacita nya untuk bisa berdikari di segala bidang. Pasalnya tidak ada keinginan untuk pengembangan SDM yang berkualitas dalam APBN 2016,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
