Jakarta, Aktual.co — Kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK terus menuai protes. Salah satunya, dilakukan oleh mitra kerja pemerintah, yakni Komisi VI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Azman Natawijana mengatakan setidaknya ada lima alasan penolakan terkait kenaikan bahan bakar fosil tersebut.
“Komisi VI menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini tidak tepat. Sebab, harg minyak dunia cenderung mengalami penurunan lebih rendah di bawah asusmsi APBN 2014 sebesar USD 105/barel,” kata dia dalam konfrensi persnya, di ruang rapat komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/11).
Masih kata dia, melihat pertumbuhan ekonomi Indonesi saat ini sedng mengalaami perlambatan. Yang selanjutnya, sambungnya, kebijakan penaikan harga BBM dapat meningkatkan inflasi yang tajam, sehingga akan mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi karena biaya produksi sektor usaha ikut naik.
“Keempat, kebijakan ini akan menambah tinggi angka kemiskinan sesuai data BPS sebesar 29 juta rakyat yang rentan kemiskinan,” ujarnya.
“Kenaikan ini juga akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, karena dengan naiknya BBM bersubsidi akan turut menaikan biaya transportasi dan berbagai jenis produk. Golongan masyarakat yang paling besar terkena dampaknya adalah masyarakat miskin dn rentan miskin,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
