(ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Ekonom Rizal Ramli menilai kegagalan Presiden Widodo untuk mencapai kedaulatan pangan dan kedaulatan keuangan terjadi karena tidak adanya konsistensi antara tujuan, strategi, kebijakan dan personalia.

Tujuan untuk mencapai swasembada pangan dikhianati dengan kebijakan impor ugal-ugalan dan penunjukan pejabat yang doyan rente (rent seekers).

Ekonon Senior, Rizal Ramli saat diskusi dengan tema “Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan” di gelar di Tebet, Jakarta Selatan, Senin ( 25/2/2019). Rizal mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan di era Jokowi – JK menunjukan paling rendah dari era kepemimpinan semua presiden sebelumnya sejak reformasi. AKTUAL/Tino Oktaviano

Demikian juga halnya kata Mantan Menko Kemaritiman ini, tujuan kemandirian keuangan dikhianati dengan kebijakan pinjaman luar negeri yang jor-joran dan penunjukan pejabat keuangan yang doyan memberikan yield tinggi.

Yaitu 2-3% di atas negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia seperti Philipina dan Vietnam selain sifatnya kriminal, juga dilakukan semata-mata demi glorifikasi pribadi.

“Kita harus fair, Presiden Widodo memang berhasil membangun banyak proyek infrastruktur. Tetapi ada yang bermanfaat untuk rakyat, sebagian mempunyai nilai strategis terutama untuk mengurangi ketimpangan Jawa vs Luar lawa,” kata Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini saat diskusi di Forum Tebet, Jakarta, Senin (25/2).

Tetapi kata Rizal Ramli beberapa dari pembangunan infrastruktur ini berpotensi malah merugi dan harus disubsidi rakyat, seperti proyek jalan tol pantura (kerugian USD380 miliar/tahun) dan monorail Palembang (rugi USD9 Milyar/bulan).

“Kasus-kasus kerugian itu adalah contoh ‘Rakyat untuk Infrastruktur’, bukan ‘Infrastruktur untuk rakyat’. Itu terjadi karena tidak efektifnya fungsi planning, kalah dengan ‘dawuh pandito Ratu'”, sindirnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan