Jakarta, Aktual.co — Beberapa anggota DPR akan menggunakan hak Interpelasi kepada Presiden Joko Widodo terkait kenaikkan harga BBM diprediksi tidak berjalan mulus.
Demikian disampaikan pengamat politik Undip Teguh Yuwana, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (26/11). 
Menurut Teguh, hal ini diketahui ada beberapa fraksi yang tak langsung mengusulkan hak interpelasi.
“Interpelasi masih tarik ulur ada fraksi yang juga menolak,” ungkap Teguh Yuwono.
Syarat interpelasi itu akan terpenuhi bila jumlah yang mengusulkan cukup banyak. Namun masih ada kendala karena belum bersatunya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Konflik Merah Putih (KMP).
“Peluang besarnya Interplasi tidak akan jalan,” ucap Teguh Yuwana.
Kedua, peluang besar batalnya interplasi bukan hanya karena masih konfliknya KIH dan KMP di DPR. Tetapi juga munculnya surat larangan kabinet kerja untuk rapat dengan DPR. Dengan adanya surat ederan bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 yang ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto.
Hak interpelasi itu kan berhubungan antara eksekutif dan legislatif dengan adanaya surat edaran ini pun mentri tidak bisa bertemu DPR.
“Interpelasi akan berjalan tetapi akan berkendala belum satu kata dalam konflik yang terjadi di DPR,” demikian Teguh.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakkan kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan dalih untuk penghematan anggaran dan mengalihkannya untuk anggaran pembangunan. 
Tapi, kenaikkan dari BBM subsidi tidak pernah membuka data keekonomian dari harga BBM secara terperinci. Terlebih lagi menaikkan harga BBM ini pada saat harga minyak dunia turun.
Laporan: Meutia

()