Jakarta, aktual.com – Media sosial Twitter dihebohkan dengan isu pinjaman triliunan rupiah yang diterima perusahaan tambang melalui salah satu Bank BUMN, yakni Bank Negara Indonesia (BNI). Netizen ramai-ramai mencuit tagar #BNIWajibDiaudit dan mengomentari pinjaman BNI yang diduga diberikan tanpa agunan.
Misalnya akun @Mdy_Asmara1701 yang mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit kepada Bank BNI yang telah memberikan pinjaman hingga triliunan rupiah kepada PT Bomba Grup di Sumatera Selatan.
“Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Mohammad Faisal meminta @ojkindonesia menginvestigasi Bank @BNI yg diduga memberikan pinjaman triliunan rupiah perusahaan batu bara BG tanpa agunan di SumSel,” tulis @Mdy_Asmara1701 pada Kamis (30/6) pagi.
Dia pun meminta DPR, Kejaksaan dan KPK untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
Senada, akun twitter @ajengcute16_ juga meminta OJK, Kejaksaan dan KPK melakukan investigasi terhadap BNI yang mengucurkan pinjaman triliunan tersebut.
“Otoritas Jasa Keuangan (@ojkindonesia), @KejaksaanRI & @KPK_RI harus melakukan investigasi terkait @BNI yang diduga mengucurkan pinjaman triliunan rupiah ke perusahaan batu bara di Sumatera Selatan, yang tanpa agunan. Cc: @DPR_RI #BNIWajibDiaudit Kredit Tanpa Agunan,” tulis @ajengcute16_.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan investigasi terkait bank yang diduga memberikan pinjaman triliunan rupiah ke perusahaan batu bara tanpa agunan di Sumatera Selatan. Mohammad Faisal mengatakan perbankan yang menyalurkan kredit tanpa jaminan agunan, melanggar dan menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan.
“Sehingga saya rasa OJK sebagai otoritas keuangan yang mengawasi sektor keuangan termasuk dalam perbankan, harus menginvestigasi dan memastikan ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian itu tadi,” kata Faisal.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR-RI, Herman Khaeron memastikan akan memanggil dan meminta keterangan jajaran Direksi PT Bank Negara Indonesia (persero) terkait dugaan pendanaan kepada perusahaan batu bara di Sumatera Selatan (Sumsel). Herman mengatakan dirinya akan selalu berusaha merespon aspirasi dan sorotan publik.
“Komisi VI (DPR) tentu akan meminta keterangan atas berbagai masalah yang menjadi sorotan publik,” kata Herman dikutip dari situs pribadinya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Megel Jekson
