Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Reshuffle Datang Parpol Tegang di Jakarta, Sabtu (7/11). Diskusi tersebut membahas isu reshuffle jilid kedua Kabinet Kerja dan kaitannya dengan partai politik. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz/15.

Jakarta, Aktual.com — Waketum Gerindra Fadli Zon menilai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin layak dipecat. Pasalnya, apa yang dilakukan oleh Maroef dengan merekam pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto bukanlah hal yang dibenarkan.

Apalagi, setelah mendengar penjelasan dari Novanto terkait hasil rekaman yang isinya berbeda. Menurut Fadli, bukanlah kewenangan seorang presdir perusahaan merekam pembicaraan Ketua DPR.

“Kita mendengar utuh yang terjadi. Dari situ jelas kabarnya juga ada rekaman, rekaman itu sudah banyak editannya ada yang digelapin dan sebagainya,” ujar Fadli, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/11).

Menurutnya, hal ini semacam jebakan intelijen atau yang ia sebut ‘Sting Operation’.

“Harusnya hari itu juga dia (Maroef) langsung dipecat, karena melakukan skandal besar dengan tiba-tiba merekam seorang Ketua DPR,” cetus Wakil Ketua DPR ini.

Menurut Fadli, Maroef yang merupakan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak boleh bekerja di perusahaan asing.

“Secara etika, menjadi tameng untuk kepentingan luar,” katanya.

Fadli mengungkapkan, berkali-kali pihak Freeport meminta bertemu dengan pemimpin DPR untuk membahas perpanjangan kontrak Freeport.

“Novanto ketemu Freeport itu karena Freeport yang minta-minta, presdirnya yang minta sendiri. Kita terima, tapi perlu dicatat, tidak pernah ada follow up,” ungkapnya.

Dia juga membantah jika Novanto meminta saham dalam pembicaraan, serta tidak pernah mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait perpanjangan kontrak seperti apa yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

“Pak Novanto minta saham, tidak ada di dalam transkrip. Itu tidak pernah ada. Buktikan aja, tidak ada pencatutan nama presiden,” tegasnya.

Fadli pun meminta bukti rekaman yang dimiliki MKD disebarluaskan agar masyarakat mengetahui secara jelas kebenarannya.

“Mana rekaman pertama, kedua, buka dong. Kemudian ada rekaman yang diedit-edit segala macem,” tandasnya.

Sebelumnya, elit Koalisi Merah Putih (KMP) berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mereka memberi dukungan kepada Ketua DPR Setya Novanto terkait pengaduan yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD DPR.

()

()