Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dinilai telah menganaktirikan masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel). Ini menyusul penyusunan kabinet yang diduga tidak mengakomodir keterwakilan masyarakat Kalsel.
“Kita tetap menghargai hak preogratif Pak Jokowi sebagai Presiden RI dalam menentukan kabinetnya. Tetapi Pak Jokowi juga harus pertimbangkan keterwakilan daerah, dalam hal ini dari Kalsel,” kata pengamat politik asal Kalsel Mohammad Effendy ketika dihubungi, Sabtu (25/10).
Disampaikan, Kalsel merupakan daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini selama ini dieksplotasi besar-besaran oleh pemerintah pusat dan menjadi daerah dengan penumbang devisa yang sangat besar. Namun ketika masyarakat Kalsel mengusulkan agar putra-putri terbaiknya diakomodir tidak diperhatikan.
“Apa yang disumbangkan pemerintah pusat untuk Kalsel? Sementara penyusunan kabinet sendiri sama sekali tidak memasukkan keterwakilan dari Kalsel. Padahal, pemerintah pusat telah dapatkan devisa sangat besar dari Kalsel,” kata Effendy.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu menambahkan, apabila pemerintah pusat terus-terusan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Kalsel secara langsung memunculkan kesan bahwa daerah ini dianaktirikan.
“Jangan dianggap masyarakat Kalsel yang diam tidak akan bereaksi. Saya khawatir dengan mengabaikan keterwakilan Kalsel di kabinet di masa datang akan timbulkan reaksi dari masyarakat Kalsel,” demikian Effendy.
Artikel ini ditulis oleh:
