Jakarta, Aktual.co — Jelang pengumuman menteri kabinet Jokowi-JK, masyarakat masih harap-harap cemas. Hal itu lantaran jika pemerintahan Jokowi-JK nanti akan diisi oleh orang yang berideologi neoliberalisme atau orang yang senang menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak pasar. ‎
Pengamat Politik dari PolcoMM Institut Heri Budianto mengingatkan jika Presiden Joko Widodo harus cermat dan bijak dalam memilih menteri.
“Kita sepakat musuh bersama kita neoliberal, terkait kabinet, janganlah pak Jokowi memasang orang-orang yang beraroma liberal, itu harus tegas,” kata Heri dalam acara diskusi PolcoMM Institut, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Menurut dia, bila Jokowi tetap konsisten untuk menjadikan kabinetnya berlandaskan pada Trisakti Bung Karno. Maka, Presiden Jokowi harus selektif dalam memilih pembantunya.
“Saya kira orang yang aromanya neolib jangan masuk kabinet,” kata dia.
Sebelumnya sempat diberitakan, sejumlah nama yang akan duduk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK satu persatu muncul, dari nama Seperti, nama Sri Mulyani Indrawati, Kuntoro Mangkusubroto, Darmin Nasution, maupun Triharyo ‘Hengki’ Soesilo, yang dinilai bermasalah.
Salah satunya, pada tahun 2010 sampai 2012, Hengki yang mengemban amanah sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero). Saat menjabat sebagai Komisaris Pertamina, Hengki pernah tersandung kasus penyimpangan proyek Pertamina LOBP oleh PT Rekayasa Industri (Rekind). Proyek LOBP merupakan sebuah proyek yang mengerjakan modernisasi pabrik pencampur pelumas yang ada di daerah Gresik, Jawa Timur.
Proyek tersebut bermasalah lantaran tidak sesuai dengan rencana awal dokumen memorandum. Semula proyek ini ditargetkan berkapasitas 65 ribu kiloliter/tahun/shift, namun proyek tersebut hanya mampu mencapai kapasitas 58 persen dari target atau sekitar 38 ribu kiloliter/tahun/shift. Akibatnya, Pertamina mengalami kelebihan membayar sebesar Rp 922,52 juta dan USD 242.2 ribu.

(Novrizal Sikumbang)

()