Jakarta, Aktual.com – Presiden Jokowi Widodo disebut tidak memberi solusi terkait fenomena demokrasi kebablasan yang pernah dikemukakan sebelumnya. Setidaknya, hingga saat ini, masyarakat masih terjebak pada aliran politik yang bertentangan dengan Pancasila, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme atau ajaran lainnya.
“Jika Presiden Jokowi mengatakan bahwa demokrasi kita saat ini kebablasan seharusnya presiden juga dapat menawarkan sebuah solusi yang sesuai dengan azas Pancasila,” kata Ketua Umum Angkatan Muda Samudera Raya (AMARA), Herfan Nurmansa di Jakarta, Selasa (7/3).
Menurut Herfan, demokrasi Indonesia pada hakikatnya adalah demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karenanya, Jokowi juga harus berupaya lebih untuk melakukan rekonsiliasi nasional agar demokrasi di Indonesia tidak semakin kebablasan. Terlebih, saat ini pemerintah mendapat dukungan suara mayoritas di dalam parlemen.
“Makanya kita harus segera kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli agar kita tidak selamanya larut di dalam percaturan demokrasi yang liberal, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai moral pancasila. Demi terciptanya pembangunan nasional yang terukur, merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Seperti yang diketahui, Jokowi menuturkan, praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Penyimpangan praktik demokrasi, kata Presiden lagi, secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA. Maka solusi yang ditawarkan adalah penegakan hukum. Karenanya, dia meminta aparat hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
(Reporter: Teuku Wildan)
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
Eka
